Jakarta l Redaksisatu.Id.batubara
Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam merespons meningkatnya mobilitas dan aktivitas orang asing seiring pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Kementerian/Lembaga, bertempat di Kantor Kemenko Polkam Jakarta, Kamis (05/02/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengidentifikasi isu, tantangan, serta penguatan kebijakan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia.
Rapat Koordinasi berfokus pada upaya integrasi guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam merespons meningkatnya mobilitas dan aktivitas orang asing seiring pemulihan ekonomi nasional, pertumbuhan investasi, pariwisata, pendidikan, kerja sama internasional, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
“Bahwa pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan kepentingan keamanan nasional, sekaligus mendukung iklim keterbukaan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar Dubes Mohammad K. Koba saat membuka rapat.
Rakor yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Sekretariat Negara memaparkan kebijakan, regulasi, dan mekanisme pemantauan keberadaan orang asing sebagai dasar penguatan keselarasan kebijakan dan koordinasi antarinstansi.
“Pendekatan yang terpadu dan lintas sektoral diperlukan agar kebijakan terkait orang asing dapat dijalankan secara tertib, terkoordinasi, adaptif terhadap dinamika global, serta tetap sejalan dengan kepentingan nasional”, ujarnya.
Melalui forum ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan kebijakan yang terintegrasi, peningkatan sinkronisasi dan pertukaran data, serta optimalisasi peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing (TK KORA), dan Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA).
Sinergi lintas Kementerian/Lembaga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini dan penegakan hukum secara proporsional, sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung iklim keterbukaan yang bertanggung jawab. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.