Tag: Hukum Adat

Nusa Tenggara Timur, Redaksisatu.Id.Batubara – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mulai memetakan berbagai persoalan implementasi keadilan restoratif atau restorative justice pasca berlakunya KUHAP baru. Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Sinkronisasi Verifikasi Permasalahan Implementasi Keadilan Restoratif di Nusa Tenggara Timur pada 6-7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang berfokus pada penguatan sistem penegakan hukum nasional yang lebih humanis, adaptif, dan mengutamakan pemulihan bagi korban maupun pelaku.Rapat tersebut melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dinas Sosial dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Ende, hingga...