Medan — Simplifikasi itu kata lain dari penggampangan. Jika kata itu juga belum membuat anda paham, biarlah saya jelaskan dengan kalimat yang lebih panjang.
Bayangkan anda sebagai mahasiswa sedang berhadapan dengan masalah yang kompleks. Kiriman uang bulanan macet. Usaha orang tua bangkrut. Ekonomi sulit. Anda terancam terusir dari rumah kost. UKT belum dibayar dan tidak bisa ikut kuliah. Uang di dompet sisa Rp 5 Ribu, tidak cukup untuk beli nasi bungkus. Untuk bisa menghilangkan rasa lapar, uang itu Anda belikan Paramex. Obat asam lambung. Lalu anda tidur, dan berharap ketika Anda bangun semua masalah bisa teratasi dengan sendirinya.
Jika ilustrasi itu absurd bagi anda, saya akan berikan contoh. Satu dari perang AS-Israel vs Iran. Trump yang pongah, Netanyahu yang haus darah melakukan simplifikasi dengan mengimitasi strategi “potong kepala, tubuh rubuh”. Strategi ini berhasil di Irak, Libya dan terbaru di Venezuela tetapi gagal di Iran. Mereka berhasil membunuh pimpinan tertinggi Iran, tetapi pemerintahan Iran tidak runtuh. Dan yang terjadi justru sebaliknya. Iran melawan dengan kekuatan besar, ayah yang tewas digantikan oleh anaknya. AS kewalahan, Israel babak belur. Kehancuran tinggal menunggu waktu, kata beberapa analis.
Dari global, mari kita lihat contoh di tingkat nasional. Bagaimana simplifikasi tergambar dalam kebijakan dan program yang dicetuskan Presiden Prabowo. Untuk mewujudkan generasi emas 2045, anggaran pendidikan dipotong untuk membiayai MBG. Negara mengeluarkan Rp 1,2 trilyun per hari yang oleh pengamat yang kritis menyebutkan program yang berujung di toilet. “Investasi apaan itu? “, katanya merespon ucapan presiden bahwa MBG adalah investasi tertinggi yang bisa diberikan oleh negara pada rakyatnya.
Simplifikasi bisa kita temukan di program lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Gentengisasi, Ketahanan Pangan, Perjanjian Dagang Indonesia-AS, dan keterlibatan Indonesia di Board of Peace (BOP) bentukan Donald Trump. Dua terakhir tidak saja merugikan tetapi juga sangat mempermalukan kita sebagai bangsa.
Simplifikasi sebagai penyebab kegagalan program sudah diungkap oleh beberapa antropolog secara terang benderang berdasarkan hasil penelitian. Bukan omon omon.
Antropolog James Ferguson dalam bukunya “The Anti-Politics Machine: ‘Development’, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho” (1990) mengembangkan konsep mesin anti politik dari penelitian etnografinya tentang kegagalan pembangunan di Lesotho, Afrika Selatan. Konsep ini merujuk pada cara-cara di mana proyek-proyek pembangunan dan kebijakan publik menghilangkan atau mengurangi dimensi politik dari masalah sosial dan ekonomi, sehingga membuatnya tampak sebagai masalah teknis yang dapat diselesaikan melalui solusi birokratis dan teknis.
Antropolog Tania Murray Li dalam bukunya Will to Improve : Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia (2012). Buku ini memaparkan bagaimana proses pembangunan dikonsep dan dilaksanakan. Menggunakan fakta etnografis dan historis mengenai upaya perbaikan kehidupan rakyat di Indonesia sejak masa kolonial hingga reformasi, yang dijalankan oleh pemerintah kolonial, pemerintah nasional, lembaga konservasi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan Bank Dunia, Tania Li menunjukkan bahwa bisa ada jarak yang sangat lebar antara apa yang diniatkan dengan apa yang kemudian benar terjadi.
Niat baik serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan orang banyak sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan benar terwujud. Pada banyak peristiwa, alih-alih mendatangkan kemakmuran “kehendak untuk memperbaiki” kehidupan ternyata justru membawa sengsara berkepanjangan, karena program pemakmuran itu sendiri tidak bebas nilai—kaum yang hendak dibangun bukan ruang kosong yang bisa diisi apa saja, sementara kelompok yang hendak membangun entah itu pemerintah, organisasi keagamaan atau LSM juga tidak bebas dari kepentingan kelompok.
Antropolog berikutnya adalah Zulkifli Lubis dalam bukunya Friksi Environmentaliti: Menggantang Asa ….(2024). Friksi environmentaliti adalah konsep yang dikembangkan oleh Zulkifli Lubis, seorang antropolog Indonesia, dalam konteks pengendalian kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah. Konsep ini merujuk pada fenomena di mana upaya pengendalian kebakaran lahan gambut gagal karena adanya friksi atau gesekan antara berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi internasional.
Dalam penelitiannya, Zulkifli Lubis menemukan bahwa friksi environmentaliti dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan perspektif antara berbagai aktor yang terlibat. Misalnya, pemerintah mungkin fokus pada aspek teknis pengendalian kebakaran, sementara masyarakat lokal lebih memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.
Situasi perbedaan kepentingan itu, program gagal membentuk subyek yang patuh sebab warga mengembangkan budaya perilaku miopik, yakni bergabung di dalam program sebagai satgas pencegahan kebakaran, tetapi di sisi lain mereka tetap menjalankan kebiasaan membakar saat membuka lahan.
Bagi Antropolog Cris Shore dan Susan Wright simplikasi itu ketika kebijakan hanya dilihat sebagai proses yang rasional dan linear. Dalam bukunya “Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power” menegaskan bahwa kebijakan itu harus dipahami sebagai proses yang kompleks, multifaset dan kontekstual.
Begitulah, jika anda bertemu dengan program dan kebijakan dirancang dan diimplementasikan melalui simplifikasi dalam prosesnya, maka berprasangka baiklah bahwa hal tersebut akan gagal. Berhasil adalah keajaiban.#
Penulis: Dr. Saruhum Rambe, S.Sos., M.Si., Pengasuh Mata Kuliah Pengembangan Masyarakat di Prodi Antropologi FISIP USU