Tangerang, Redaksisatu.Id.batubara — Pengaduan publik menjadi fokus utama Kemenko Polkam dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pengelolaan pengaduan agar lebih responsif dan transparan.
Pengaduan publik dibahas dalam kegiatan peningkatan kualitas komunikasi publik yang digelar di Tangerang, Kamis (16/04/2026). Kegiatan ini diinisiasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam.
Dalam pembukaan rapat, Asisten Deputi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, menegaskan bahwa pengaduan masyarakat memiliki peran strategis dalam pelayanan publik.
“Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan instrumen penting untuk menciptakan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Pengaduan publik tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga bahan evaluasi kebijakan pemerintah. Namun, pengelolaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek kelembagaan, kualitas tindak lanjut, pemanfaatan data, serta komitmen pimpinan daerah.
Secara umum, pengaduan masyarakat banyak berkaitan dengan sektor anggaran daerah, perizinan, regulasi, kepegawaian, dan pelayanan publik. Isu yang sering muncul meliputi infrastruktur, ketertiban umum, serta administrasi kependudukan.
Meski demikian, partisipasi pemerintah daerah dalam evaluasi nasional masih dinilai belum optimal. Di tengah kondisi tersebut, beberapa daerah menunjukkan capaian positif.
Salah satunya Kabupaten Tangerang yang berhasil mencatat tingkat penyelesaian pengaduan lebih dari 90 persen melalui pemanfaatan sistem SP4N-LAPOR!. Capaian ini dinilai sebagai contoh nyata pengelolaan pengaduan yang efektif dan terukur.
Melalui kegiatan ini, dirumuskan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Di antaranya penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, serta integrasi sistem respons pengaduan yang cepat dan terkoordinasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan sistem pengaduan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.