Sukabumi, Redaksisatu.Id.batubara – Permasalahan blank spot atau wilayah tanpa sinyal di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kemenko Polkam menilai keterbatasan jaringan telekomunikasi berpotensi menghambat komunikasi masyarakat hingga memperlambat respons aparat dalam situasi darurat.
Blank spot Sukabumi menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Pelabuhan Ratu, Rabu (22/04/2026). Dalam forum tersebut, Tonny Hermawan menegaskan bahwa penguatan konektivitas digital merupakan kebutuhan mendesak.
Ia menjelaskan, kondisi sinyal lemah tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi koordinasi antar aparat di lapangan. Akibatnya, penanganan situasi darurat bisa menjadi tidak maksimal.
Selain itu, wilayah Sukabumi yang memiliki kondisi geografis beragam seperti perbukitan dan kawasan terpencil turut menjadi tantangan dalam pembangunan jaringan digital. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan infrastruktur telekomunikasi agar layanan publik dan tata kelola pemerintahan semakin efektif.
Dalam rapat tersebut juga dibahas isu keamanan daerah, termasuk meningkatnya kasus narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk aparat desa, untuk melakukan edukasi kepada masyarakat guna mencegah perekrutan ilegal.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menyampaikan bahwa luas wilayah dan kondisi alam Sukabumi menjadi kendala utama dalam pemerataan jaringan telekomunikasi. Ia menegaskan bahwa masih banyak daerah terpencil, terutama di wilayah selatan, yang belum terjangkau sinyal secara optimal.
Menurutnya, kebutuhan konektivitas juga penting untuk mendukung sektor pariwisata, termasuk kawasan geopark yang telah diakui UNESCO. Akses digital yang baik diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas wilayah.
Rapat ini menjadi bagian dari langkah Kemenko Polkam dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan program prioritas nasional berjalan efektif di daerah. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kemenko Polkam.