Komisi III DPR RI Evaluasi Penegakan Hukum NTT, Soroti TPPO dan Narkotika

Kupang, Redaksisatu.Id.batubara — Evaluasi penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI yang digelar di Aula Lopo Sasando, Kejaksaan Tinggi NTT, Rabu (22/04/2026).

Evaluasi penegakan hukum ini dilakukan untuk melihat langsung kinerja aparat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan hukum di daerah.

Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Benny Kabur Harman, menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Menurutnya, tantangan utama di NTT saat ini berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan perhatian serius.

komi

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo bersama jajaran, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko beserta seluruh Kapolres, serta Plh. Kepala BNN Provinsi NTT Dominikus Tupen Sabon bersama tim.

Dalam pemaparannya, Kapolda NTT menjelaskan bahwa dinamika kejahatan di wilayah tersebut semakin kompleks. Upaya pembenahan internal, peningkatan kapasitas personel, serta penerapan pendekatan restorative justice terus dilakukan, meski masih menghadapi kendala geografis dan keterbatasan sarana.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT memaparkan capaian kinerja lembaganya, mulai dari penanganan perkara hingga penyelamatan keuangan negara. Ia juga mengakui adanya hambatan, seperti keterbatasan anggaran dan kompleksitas kasus yang ditangani.

komi

Dari sisi penanganan narkotika, Plh. Kepala BNNP NTT menyebutkan bahwa upaya pemberantasan dan rehabilitasi tetap berjalan, meskipun masih terkendala sumber daya dan fasilitas. Ia menekankan perlunya penguatan kelembagaan serta dukungan kebijakan ke depan.

Melalui sesi diskusi, anggota Komisi III DPR RI turut memberikan berbagai masukan, termasuk terkait pengawasan dana desa dan penanganan persoalan sosial di masyarakat.

Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berintegritas di wilayah Nusa Tenggara Timur. (Red/Rel).

Trending Topic

Etnografi Reflektif

Etnografi Budaya Hewan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

[democracy id="2"]

Related news