Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara — Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan langkah besar demi menyelamatkan jutaan generasi bangsa dengan memperkuat kerja sama lintas instansi. Langkah ini diwujudkan melalui pertemuan audiensi bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang bertempat di Kantor Kementerian Sosial RI, kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin, 13 Juli 2026.
BNN dan Kemensos dalam pertemuan penting tersebut fokus membahas penguatan kolaborasi terpadu untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Fokus utama pembahasan diarahkan pada bidang perbaikan layanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial masyarakat, serta peningkatan mutu pelayanan bagi seluruh korban ketergantungan obat-obatan terlarang.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto. Dalam kunjungan tersebut, ia turut didampingi oleh pejabat penting lainnya seperti Deputi Hukum dan Kerja Sama, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Pencegahan, Pelaksana Tugas Deputi Rehabilitasi, serta Pelaksana Tugas Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
Kepala BNN RI menjelaskan bahwa penuntasan kasus narkotika wajib menggunakan metode yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai kementerian. Data akurat dari hasil Survei Nasional gabungan BNN, BRIN, dan BPS menunjukkan bahwa saat ini angka penyalahguna narkotika di Indonesia sudah menyentuh kisaran 4,11 juta jiwa.
Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan kapasitas fasilitas rehabilitasi yang ada saat ini, sehingga diperlukan perluasan jangkauan layanan agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. BNN pun mengajukan beberapa poin kerja sama, termasuk pelibatan instansi dalam memberi rekomendasi pendirian tempat rehabilitasi dan pengetatan pengawasan standar pelayanan.
Selain itu, BNN mengusulkan program pascarehabilitasi berupa pemberdayaan ekonomi bagi mantan pengguna agar tidak kembali terjerumus. Ada pula rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lingkungan perkantoran BNN Lido sebagai wadah khusus pembinaan serta peningkatan kualitas keahlian sumber daya manusia.
Menteri Sosial RI menyambut hangat seluruh poin usulan tersebut karena tugas pokok kedua lembaga memang saling berkaitan erat dalam menyelamatkan korban narkoba. Guna mempercepat gerakan ini, kedua pihak sepakat menyusun Nota Kesepahaman atau MoU yang nantinya ikut melibatkan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Cakupan kerja sama dalam MoU tersebut akan sangat luas, mulai dari penanganan rehabilitasi medis, proses rehabilitasi sosial, program pendampingan pascarehabilitasi, hingga penguatan serta akreditasi Institusi Penerima Wajib Lapor atau IPWL. Kerja sama ini juga mencakup legalitas sertifikasi lembaga rehabilitasi serta penyatuan sistem data antarinstansi pemerintah.
Menteri Sosial bahkan langsung menghubungi Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan saat acara berlangsung demi mematangkan draf kesepakatan antar-kementerian ini. Melalui keterpaduan program ini, BNN optimis penanganan korban dapat berjalan maksimal demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Bersinar atau Bersih Narkoba. (Red/Rel)
Sumber: Biro Humas dan Protokol BNN