Dairi, Redaksisatu.Id.Batubara — Akselerasi transmisi digitalisasi keuangan terus digenjot oleh jajaran pemerintah daerah guna mempermodern sistem pengelolaan anggaran. Langkah strategis ini ditempuh demi menciptakan transaksi operasional yang jauh lebih efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Akselerasi transmisi digitalisasi keuangan tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi. Langkah ini dijalankan secara bersinergi dengan PT Bank Sumut.
Kedua lembaga tersebut secara aktif mendorong penerbitan serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Misi modernisasi ini ditujukan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Dairi.
Sebagai bentuk komitmen nyata, agenda sosialisasi dan evaluasi KKPD digelar secara khusus. Pertemuan penting ini dipusatkan di Sapo Sasta Hotel, Sidikalang, pada Selasa (07/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi Charles Bantjin hadir memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut. Beliau menegaskan keutamaan penggunaan fasilitas pembayaran berbasis digital di lingkungan pemerintahan.
Menurut Charles Bantjin, penggunaan KKPD dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam setiap transaksi dinas. Penerapan sistem ini sekaligus memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di era digital.
Penerapan sarana pembayaran ini juga menjadi bagian dari komitmen besar daerah. Pemkab Dairi ingin membangun tata kelola keuangan yang transparan, efektif, serta akuntabel.
Sekda Dairi memberikan instruksi tegas kepada jajaran pimpinan BKAD. Beliau meminta agar BKAD segera merealisasikan penggunaan KKPD di seluruh OPD tanpa terkecuali.
Dalam forum yang sama, pihak perbankan turut memaparkan petunjuk teknis pelaksanaan. Perwakilan PT Bank Sumut, Andriani, menjelaskan mekanisme penggunaan KKPD melalui sistem pembayaran daring atau online payment.
Andriani menerangkan bahwa skema KKPD ini difokuskan untuk mendukung percepatan realisasi anggaran. Penggunaannya diharapkan mampu memutar roda perekonomian di tingkat daerah secara lebih cepat.
Program ini mengarahkan kebiasaan transaksi dari metode tunai menuju sistem non-tunai. Kebijakan ini selaras dengan program sukses Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Dalam pelaksanaannya, Bank Sumut saat ini masih menjalankan skema kerja sama atau co-branding. Pihak bank berkolaborasi dengan Bank BNI selaku penyedia fasilitas user KKPD.
Ketentuan tersebut membawa konsekuensi teknis bagi para pengguna anggaran di OPD. Setiap pengguna anggaran diwajibkan untuk membuka rekening resmi di Bank BNI terlebih dahulu.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting Pemkab Dairi. Tampak hadir Kepala BKAD Rahmat Syah Munthe di dalam ruangan acara.
Selain itu, Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi serta Kepala Dinas PMD Simon Tonny Malau turut mendampingi. Hadir pula Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Horas Pardede.
Jajaran pejabat lainnya yang hadir meliputi Kepala Dinas Perpustakaan Abdimar Tamba beserta para camat se-Kabupaten Dairi. Kehadiran para pimpinan instansi mempertegas komitmen bersama.
Dari unsur perbankan, Wakil Pemimpin Cabang (Pinca) Bank Sumut Sidikalang Jesaya Ginting tampak mengawali jalannya diskusi. Seluruh bendahara pengeluaran OPD juga hadir menyimak paparan.
Melalui penerapan KKPD ini, Pemkab Dairi optimistis mampu memperkuat fondasi tata kelola anggaran. Pengelolaan keuangan daerah dipastikan kian modern, terbuka, dan dapat dipercaya publik.
Langkah ini sekaligus mempercepat proses pergeseran menuju ekosistem transaksi digital secara menyeluruh. Pemerintah daerah berkomitmen memangkas kebiasaan lama demi efisiensi kerja. (Win).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Dairi.