Surabaya l Redaksisatu.Id.batubara
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung terhadap operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS-2) di Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan layanan digital pemerintah pasca insiden ransomware.
Demikian disampaikan Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/12/2025).
“Kegiatan ini menyoroti kebutuhan mandatory backup, replikasi terpilih berdasarkan kritikalitas aplikasi, serta penguatan keamanan melalui EDR, MFA, dan pembatasan akses administratif via private network,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan teknis, pengelola PDNS menyampaikan progres pemulihan yang mencakup dekripsi data, rebuild arsitektur keamanan, onboarding ulang tenant, serta rencana pemindahan workload dari recovery site Flou–Serpong menuju PDNS-2.
“Melalui jaringan private PDNS, seluruh tenant akan berada dalam ekosistem dengan kebijakan keamanan terstandar. Backup wajib dan penguatan kontrol akses menjadi elemen krusial untuk mencegah insiden berulang,” ungkap Budi.
Diskusi lintas-instansi juga menekankan pentingnya standardisasi arsitektur cloud pemerintah, konsistensi versi sistem, dan update rutin untuk menutup celah keamanan.
“Lesson learned dari insiden PDNS menunjukkan perlunya desain multi-site, pengawasan ticketing yang lebih ketat, serta kapasitas infrastruktur yang mampu mengimbangi pertumbuhan cepat kebutuhan layanan digital nasional,” jelasnya.
Budi menambahkan kejelasan keberlanjutan lisensi kritikal yang saat ini dalam proses audit BPKP didorong untuk segera ditetapkan demi menjamin kesinambungan layanan.
Melalui peninjauan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmen Pemerintah dalam memperkuat keamanan, standardisasi, dan tata kelola pusat data Pemerintah. Hasil kegiatan PDNS-2 Surabaya akan menjadi rekomendasi strategis dalam percepatan pembangunan Pusat Data Nasional permanen serta fondasi penguatan ekosistem layanan digital Pemerintah yang lebih aman, terstandarisasi, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut melibatkan Kominfo, BSSN, Telkom, dan TelkomSigma untuk memastikan kesiapan PDNS-2 dalam mendukung keberlanjutan layanan publik yang aman dan andal. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI.