Batu Bara — Dana desa yang dipotong hingga 58–64 persen pada tahun 2026 disebut berdampak langsung pada sepinya kegiatan Ramadan di sejumlah desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Hingga memasuki hari kedelapan Ramadan, Rabu, 26 Februari 2026, hampir seluruh desa belum terlihat menggelar kegiatan sosial seperti pembagian takjil, santunan anak yatim, maupun bantuan untuk kaum dhuafa.
Kondisi desa di Kabupaten Batu Bara ini berbeda dengan jajaran Pemerintah Kabupaten yang tetap melaksanakan Safari Ramadan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kabupaten masih membagikan takjil, paket sembako untuk anak yatim dan dhuafa, serta memberikan bantuan untuk masjid dan mushala.
Sejumlah kalangan menilai sepinya kegiatan Ramadan di tingkat desa tidak terlepas dari kebijakan pemotongan dana desa oleh Pemerintah Pusat. Pemotongan anggaran yang disebut sangat signifikan membuat pemerintah desa kesulitan menjalankan program, termasuk kegiatan sosial tahunan.
Suhairi, S.Sos., S.H., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 25 Februari 2026, menyampaikan bahwa pemangkasan dana desa membuat pemerintah desa kehilangan ruang gerak. Menurutnya, bukan hanya kegiatan sosial yang terdampak, tetapi juga operasional pemerintahan desa.
Ia menyebut pemotongan anggaran dana desa Tahun 2026 sebesar 58–64 persen menjadi beban berat bagi kepala desa. Banyak program yang sebelumnya direncanakan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Suhairi juga menilai kondisi ini berpotensi membuat pembangunan desa kembali stagnan seperti sebelumnya akibat minimnya dana. Ia meminta agar pada tahun mendatang pemerintah tidak lagi melakukan pemotongan dana desa dalam jumlah besar.
Jika tetap dilakukan penyesuaian anggaran, ia berharap besaran pemotongan tidak melebihi 25 persen agar desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi dan membangun masyarakat.
Di sisi lain, Suhairi menyatakan dukungan terhadap kebijakan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo. Namun, ia berharap kebijakan baru tersebut tidak berdampak pada terhambatnya program desa yang sudah berjalan sebelumnya.
Kondisi ini menjadi perhatian publik karena desa selama ini menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk dalam kegiatan sosial keagamaan saat Ramadan. (TIK).