Dairi — Aksi GMNI Dairi menarik perhatian warga setelah puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Dairi pada Sabtu sore (07/03/2026). Aksi tersebut menjadi sorotan karena dilakukan saat hari libur aparatur pemerintah.
Aksi GMNI Dairi berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB. Sekitar 10 orang peserta aksi tiba di lokasi dengan membawa spanduk serta bendera organisasi. Beberapa peserta juga terlihat mengenakan topeng saat melakukan orasi.
Demonstrasi GMNI Dairi berlangsung di bawah pengawalan puluhan personel kepolisian. Kehadiran aparat keamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan aksi berjalan aman dan tertib.
Aksi GMNI Dairi yang dilakukan pada hari libur memicu perhatian warga yang melintas di sekitar Kantor Bupati. Beberapa warga mengaku heran karena aksi digelar saat kantor pemerintahan sedang tidak beroperasi.
Salah seorang warga yang berada di lokasi saat mencari takjil mengaku mempertanyakan tujuan aksi tersebut.
“Demo itu tujuannya apa? Mau menyampaikan tuntutan kepada siapa kalau pemerintah libur? Siapa yang mendengarkan mereka?” ujar warga tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi demonstrasi tidak berlangsung lama. Kegiatan akhirnya dibubarkan setelah hujan turun cukup deras di kawasan tersebut.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan sepuluh poin tuntutan menggunakan pengeras suara. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta Bupati dan Wakil Bupati Dairi mempertanggungjawabkan visi dan misi yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.
Selain itu, mahasiswa GMNI juga mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi agar memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program tersebut antara lain perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penataan kota, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga komoditas pertanian.
Dalam tuntutannya, para mahasiswa juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh pemangku kebijakan di organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka juga mendorong audit terhadap perusahaan daerah melalui Inspektorat.
GMNI juga menekankan pentingnya memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tepat sasaran. Selain itu, mereka meminta penertiban tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.
Para demonstran turut menyoroti disiplin aparatur sipil negara (ASN), evaluasi pengelolaan program dapur MBG, serta pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selain itu, mereka juga mendesak agar penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan kerja. (Red/Rel).