Bogor – Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola dan Pelaporan Confidence Building Measures (CBM) Konvensi Senjata Biologi atau Biological Weapons Convention (BWC) Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/03/2026).
Rakor Kemenko Polkam ini bertujuan memperkuat sistem tata kelola keamanan hayati nasional sekaligus memastikan Indonesia mampu memenuhi kewajiban internasional dalam pelaporan Konvensi Senjata Biologi secara tepat, akurat, dan transparan.
Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut dalam norma internasional. Menurutnya, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan serta tata kelola keamanan hayati yang kuat, mandiri, dan dihormati di tingkat global.
Adi menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan agenda yang berdiri sendiri. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari dua rangkaian pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Februari lalu.
Dari rangkaian pertemuan tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mempercepat langkah dalam memenuhi kewajiban internasional terkait Konvensi Senjata Biologi.
Dalam paparannya, Adi juga menyoroti tantangan tata kelola yang saat ini dihadapi Indonesia. Ia menyebutkan bahwa Indonesia baru memiliki National Contact Point (NCP) sebagai titik kontak nasional.
Padahal, perkembangan ancaman biologi global menuntut adanya mekanisme koordinasi nasional yang lebih kuat, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Koordinasi tersebut mencakup sektor pertahanan, kesehatan, pertanian, riset, hingga industri yang berkaitan dengan pengelolaan risiko biologi.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mengumpulkan berbagai masukan dari para peserta yang berasal dari berbagai lembaga. Masukan tersebut mencakup perspektif kebijakan luar negeri, teknis kesehatan, intelijen keamanan, hingga praktik pengelolaan risiko biologi atau biorisk.
Hasil diskusi dari rapat koordinasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Indonesia sendiri memandang Confidence Building Measures (CBM) sebagai instrumen penting dalam transparansi internasional yang bertujuan membangun kepercayaan antarnegara peserta Konvensi Senjata Biologi.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi Tabletop Exercise. Simulasi ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam proses pengumpulan data teknis serta koordinasi administrasi dalam penyusunan laporan CBM agar dapat disampaikan secara tepat waktu dan akurat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Presiden Indonesia Biorisk Association (IBA) Diah Iskandriati, perwakilan PTRI Jenewa Reski Kurnia Ilahi, serta perwakilan Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kementerian Luar Negeri Risha Jilian Chaniago.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendikti Saintek, BRIN, BPOM, BIN, BSSN, TNI, Polri, PT Bio Farma, serta INDOHUN.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah berharap sistem tata kelola keamanan hayati nasional semakin kuat serta mampu mendukung komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan global dari ancaman senjata biologi. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.