Jakarta l Redaksisatu.Id.batubara
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menegaskan perlunya penguatan Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) dalam rangka memperkuat kedaulatan maritim di wilayah indonesia.
“Pertemuan ini menjadi wadah strategis bagi kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki kewenangan di wilayah laut untuk memperkuat koordinasi, mengkaji capaian, dan merumuskan langkah ke depan dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan maritim Indonesia,” jelas Asisten Deputi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito Selasa (12/8/25) di Jakarta.
Lebih lanjut, Parwito menjelaskan bahwa dengan mandat sebagai platform koordinasi nasional, KKPH diharapkan mampu menggabungkan kekuatan patroli laut, operasi SAR, penegakan hukum, pengawasan sumber daya kelautan, hingga diplomasi maritim, sehingga laut dapat menjadi pilar utama pembangunan nasional yang aman, berdaulat, dan berkelanjutan.
Dalam sesi pemaparan, tiap K/L menguraikan isu strategis dan capaian yang menjadi prioritas penanganan. Setneg, berlandaskan Perpres 139/2024 dan Permensesneg 11/2024, menegaskan perannya dalam memberikan dukungan kajian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan keamanan laut yang sewaktu-waktu dapat disampaikan kepada Presiden.
Reformasi regulasi menjadi sorotan, termasuk dorongan omnibus law untuk menghapus tumpang tindih aturan serta mendorong pembentukan Indonesian Coast Guard sebagai institusi tunggal penegak hukum laut.
Bappenas memaparkan bahwa RPJMN 2025–2029 merupakan turunan langsung visi-misi Presiden, dengan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai indikator prioritas yang terukur.
BRIN melaporkan kemajuan riset strategis seperti pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman asimetris, kajian sinkronisasi regulasi, simulasi posisi ideal pengawasan, riset hidrodinamika untuk mendukung Polairud, serta perancangan standar kapal patroli nasional 60 meter.
Bakamla menekankan perlunya SOP lintas K/L yang bersifat mengikat, percepatan RUU Keamanan Laut, serta target KPI patroli yang jelas. Sementara itu, Basarnas menyoroti 90% kecelakaan laut terjadi di perairan dan perlunya mitigasi bersama Kemenhub.
Bappeten mengangkat isu pengangkutan bahan radioaktif tanpa pengawasan memadai, Badan Karantina melaporkan 5.000 kasus penyelundupan satwa dan hasil pertanian ilegal, BMKG menegaskan pentingnya regulasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk mitigasi cuaca ekstrem, dan BNPP mengingatkan urgensi pemantauan limbah di perbatasan.
Rangkaian diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, percepatan pengesahan RUU Keamanan Laut sebagai payung hukum Bakamla untuk memperkuat koordinasi tunggal dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Kedua, pengembangan sistem informasi keamanan laut terintegrasi berbasis teknologi real-time dan kecerdasan buatan yang menghubungkan data patroli, pemantauan, dan penegakan hukum dari seluruh K/L.
Ketiga, modernisasi alutsista dan sarana-prasarana operasional dengan standar nasional, termasuk kapal patroli 60 meter dan peralatan hidro-oseanografi mutakhir. Keempat, penerapan indikator kinerja terpadu seperti IKLN dan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keamanan laut dan keberlanjutan ekosistem. Kelima, integrasi isu lintas sektor seperti limbah perbatasan, penyelundupan lintas negara, ancaman bahan radioaktif, keselamatan pelayaran, dan mitigasi bencana laut ke dalam agenda kerja Forum KKPH.
Dengan fondasi regulasi yang kuat, dukungan teknologi modern, dan koordinasi operasional yang solid, Forum KKPH di bawah arahan Kemenko Polkam diharapkan menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
“Pembaruan regulasi, penyatuan visi, dan koordinasi operasional yang solid adalah kunci. Tanpa itu, sulit bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak secara sinergis memperkuat kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia,” ujar Brigjen TNI Parwito.
Forum ini dihadiri perwakilan dari Setneg, Bakamla, TNI AL, Kemenko Pangan, Bappenas, BRIN, Basarnas, Bappeten, BMKG, Badan Karantina, BNPP, serta instansi teknis lainnya, forum ini menitikberatkan pada evaluasi kinerja semester pertama, penanganan hambatan di lapangan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan diintegrasikan dalam RPJMN 2025–2029. (Red/Rel).