Kupang, Redaksisatu.Id.batubara — Keamanan laut NTT menjadi fokus utama pemerintah melalui penguatan pemetaan batimetri dan survei hidro-oseanografi. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan koordinasi pengawalan program prioritas tersebut di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (15/04/2026).
Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan keamanan laut dan pembangunan maritim nasional, khususnya di wilayah strategis seperti NTT dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III.
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, menegaskan bahwa pemetaan batimetri dan data hidrografi memiliki peran penting bagi negara. Menurutnya, data tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam menjamin keselamatan pelayaran dan memperkuat sistem keamanan maritim.
Ia menjelaskan bahwa ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, hal ini juga berperan dalam mendorong pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di wilayah NTT.
Parwito juga menekankan perlunya percepatan pemetaan melalui kerja sama lintas sektor. Upaya tersebut mencakup standardisasi teknis serta skema pembiayaan bersama, dengan fokus pada jalur pelayaran aktif, kawasan pelabuhan, dan wilayah perbatasan.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Daerah Maritim VII Kupang untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program. Dari hasil pertemuan, diketahui bahwa struktur organisasi telah cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan sarana, prasarana, serta dukungan operasional guna mengoptimalkan tugas pengamanan wilayah perbatasan.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Alexon Lumba, perwakilan TNI AL Kolonel Laut (P) Jazim Aziz Mustikawan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana, Chaterina Agusta Paulus.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai pihak, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan maritim lainnya. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pencapaian target RPJMN 2025–2029, khususnya dalam menjaga keamanan laut di kawasan strategis nasional. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.