Jakarta, Redaksisatu.id.Batubara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, Selasa (5/5/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari perkara operasi tangkap tangan yang sebelumnya berkaitan dengan proyek infrastruktur di lingkungan PUPR Sumut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pengembangan penyidikan menyasar proyek-proyek pembangunan jalan di wilayah PUPR Provinsi Sumatera Utara dan proyek jalan nasional di bawah Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.
“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara yang berangkat dari peristiwa tangkap tangan, yaitu yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur di PUPR, wilayah PUPR Provinsi Sumatera Utara dan juga di PJN, pembangunan jalan nasional wilayah satu Sumatera Utara,” ujar Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.
KPK saat ini masih menggunakan surat perintah penyidikan umum atau sprindik umum dalam proses pengembangan perkara tersebut. Karena itu, lembaga antirasuah itu belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.
Menurut Budi, pemeriksaan saksi yang dilakukan pada Selasa menjadi langkah awal untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumut.
“Masih sprindik umum jadi belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini pertama memulai melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi,” katanya.
Pemeriksaan terhadap para saksi dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Namun hingga kini, KPK belum menjelaskan materi pemeriksaan maupun identitas saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik.
Adapun sejumlah saksi yang dipanggil KPK dalam perkara tersebut berasal dari lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara dan satuan kerja proyek jalan nasional.
Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK:
1. Manaek Manalu
2. T Rahmansyah Putra
3. Heri Handoko
4. Faisal
5. Munson Ponter Paulus Hutauruk
6. Rahmad Parulian
7. Dicky Erlangga
Kasus ini masih terus dikembangkan penyidik KPK untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. (Red/Rel).