Medan, Redaksisatu.Id.batubara — Langkah cepat langsung diambil oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga setelah daerahnya berhasil menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya dari pihak BPK Perwakilan Sumatera Utara. Pemimpin daerah tersebut segera menyelenggarakan Rapat Kerja bersama segenap jajaran pejabat pemerintahannya pada Jumat (29/05/2026). Rapat penting ini diadakan di Mess Pemkab Dairi yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.
Pembangunan Kabupaten Dairi menjadi fokus utama dalam pembahasan rapat tersebut, di samping adanya agenda pemeriksaan langsung pada keadaan aset daerah yang dinilai kurang terawat serta belum dipakai secara maksimal. Bupati bersama jajarannya melakukan evaluasi mendalam perihal aktivitas gotong royong massal yang sudah berjalan di tiga wilayah, yakni Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Siempat Nempu Hilir. Agenda ini juga membahas langkah percepatan untuk memulai proyek pembangunan fisik pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2026.
Kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat tersebut meliputi pengerjaan penimbunan jalan-jalan berlubang memakai material sirtu atau base, aksi pembersihan badan jalan, serta pengerukan saluran air. Selain itu, warga bersama aparat juga membuat drainase alam, melakukan penyemprotan rumput di bahu jalan dengan cairan herbisida, melakukan pengecoran jalan semen di Desa Lae Markelang, hingga memperbaiki fasilitas jembatan yang rusak di kawasan Pegagan Hilir.
Bupati Vickner Sinaga memberikan pujian yang tinggi atas besarnya andil dan peran aktif dari segenap warga dalam aksi gotong royong tersebut. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh penduduk dinilai menjadi modal yang sangat berharga untuk menyokong jalannya pembangunan daerah, merawat keasrian lingkungan, serta menyukseskan program JATAGENA atau Jalan Tanpa Genangan Air agar terhindar dari banjir.
Aparatur dinas terkait diminta oleh Bupati untuk secepatnya menyelesaikan seluruh berkas administrasi, rancangan teknis, hingga proses lelang pengadaan barang. Target utamanya adalah agar seluruh proyek pengerjaan fisik di lapangan sudah bisa mulai menandatangani kontrak kerja pada awal bulan Juni 2026 mendatang.
Pihak Pemkab Dairi turut mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat luas bisa sedikit bersabar dalam menghadapi kondisi fasilitas jalan di beberapa titik yang saat ini masih memerlukan perbaikan secara bertahap. Pemerintah daerah menegaskan akan terus berjuang keras mempercepat proses perbaikan infrastruktur publik dengan menyesuaikan kondisi kas keuangan daerah serta aturan hukum pengadaan barang yang berlaku negara.
Fasilitas Mess Pemkab Dairi yang berada di Kota Medan juga tidak luput dari sorotan tajam Bupati dalam rapat kerja tersebut. Vickner memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan total terhadap kelayakan bangunan gedung, kejelasan status pemakaian, serta merancang strategi pemanfaatan aset agar ke depan bisa mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi pemda dan warga.
Pengelolaan aset daerah secara maksimal dinilai sangat krusial demi menciptakan sistem pemerintahan yang berkinerja efektif, hemat anggaran, serta penuh rasa tanggung jawab. Rapat kerja ini menjadi bukti nyata ketegasan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam memajukan daerah, menaikkan mutu pelayanan bagi publik, serta membenahi administrasi harta kekayaan daerah.
Acara koordinasi ini turut diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani, Sekda Charles Bantjin, Staf Ahli Erwin Sitorus, Inspektur Jonny Hutasoit, Kepala Dinas PUTR Masaraya Berutu, dan Kepala BKAD Rahmat Syah Munthe. Hadir pula Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Kabag Protokol, jajaran camat dari wilayah terkait, serta Kepala Desa Pegagan Julu VIII. (Win).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Dairi.