Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara — Badan Narkotika Nasional atau BNN RI mengambil langkah besar dalam memperkuat benteng pertahanan dari ancaman narkotika di daerah. Langkah ini dilakukan melalui pertemuan audiensi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Gedung BNN, kawasan Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Hibah tanah Kalteng menjadi topik utama dalam pembahasan strategis tersebut sebagai bentuk komitmen nyata pemda setempat dalam mendukung program nasional. BNN secara resmi menerima penyerahan aset berupa tanah dan bangunan yang nantinya digunakan untuk mendirikan kantor serta memperkuat sarana prasarana operasional di daerah.
Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto yang didampingi oleh jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama. Pihak pemda dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo bersama para pemimpin daerah dari lima kabupaten di wilayah Kalteng.
Para kepala daerah yang hadir langsung di lokasi meliputi Bupati Barito Timur M. Yamin, Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, Bupati Katingan Saiful, serta Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri. Selain itu, ada pula Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Bahrun Abbas yang datang untuk mewakili Bupati Seruyan.
Pemberian hibah tanah Kalteng dan bangunan ini ditujukan untuk mensukseskan gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Melalui kelengkapan fasilitas baru tersebut, efektivitas kinerja petugas BNN dalam mengamankan warga dan memberikan pelayanan publik diyakini akan meningkat pesat.
Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten. Kerjasama antara pusat dan daerah ini dinilai sebagai faktor krusial demi menjaga keutuhan bangsa dari bahaya kecanduan obat-obatan terlarang.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo memaparkan bahwa posisi geografis Kalteng yang sangat luas dan strategis membuat daerahnya rentan menjadi jalur penyelundupan narkoba. Atas dasar kerawanan itulah, pihak pemerintah daerah berinisiatif memfasilitasi pembangunan sarana fisik untuk markas BNN yang baru.
Pemerintah daerah merasa sangat optimis bahwa dengan hadirnya kantor BNN di lima kabupaten tersebut, gerakan pembersihan narkoba akan berjalan jauh lebih maksimal. Kegiatan penyuluhan pencegahan, penindakan hukum, layanan rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa segera menyentuh seluruh pelosok daerah. (Red/Rel)
Sumber: Biro Humas dan Protokol BNN