Nusa Tenggara Barat l Redaksisatu.Id.batubara
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan prioritas utama untuk ditangani secara bersama-sama.
“Kita harus bergerak bersama. Tanpa keterlibatan masyarakat, mustahil upaya pencegahan ini berhasil,” tegas Kabid Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polkam, Kolonel Heri Budi, yang juga ketua tim pemantauan, saat rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polkam bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB serta dihadiri instansi terkait yang digelar Rabu, (20/8/25), di Kantor Dinas LHK Prov NTB.
Setiap tahun, sejumlah titik rawan karhutla muncul di lokasi yang sama. Tahun ini, BMKG mencatat beberapa titik panas, mayoritas berada di wilayah Sumbawa. Kondisi ini diperparah oleh berbagai faktor, mulai dari perambahan hutan, illegal logging, hingga praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahkan di beberapa daerah, kegiatan tersebut masih dianggap sebagai kearifan lokal yang biasa dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah bersama TNI, Polri, BPBD, dan lembaga terkait menyepakati sejumlah langkah penting, antara lain; pertama Penetapan SK Gubernur tentang Siaga Darurat Karhutla sebagai dasar hukum penanganan, kedua adalah Penguatan Satgas Pencegahan dan Percepatan Penanggulangan Karhutla, dipimpin oleh Dinas LHK dengan dukungan lintas instansi.
Kesepakatan ketiga adalah Penyusunan SOP Penanganan Karhutla NTB yang belum tersedia dan yang terakhir adalah Peningkatan sarana prasarana, termasuk usulan pompa tahan air laut bagi wilayah pesisir, serta pelibatan komunitas kendaraan off-road untuk menjangkau area sulit.
Dari sisi lain, Karhutla juga berdampak pada sektor sosial dan pariwisata. Karhutla bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan pariwisata. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, misalnya, selalu menjadi sorotan publik. Pada tahun 2019, sekitar 6 ribu hektar kawasan Rinjani terbakar, memaksa jalur pendakian ditutup dan merugikan sektor wisata.
“Rinjani itu ikon NTB. Sekecil apa pun kebakaran di sana, dampaknya bisa viral dan langsung dirasakan masyarakat luas,” jelas salah satu peserta rapat.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam mengajak masyarakat berperan aktif dan menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat. Edukasi dan himbauan akan diperkuat, khususnya agar masyarakat tidak meninggalkan api saat membuka lahan. Bahkan, muncul ide pemanfaatan kolam renang hotel di kawasan wisata sebagai sumber air pemadaman darurat jika api muncul di sekitar lokasi pariwisata.
Selain itu, komunitas juga lokal akan diberdayakan dalam upaya pencegahan maupun penanganan awal karhutla, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam menjaga lingkungan.
Dengan masuknya periode rawan kebakaran pada Juni hingga Oktober, Pemprov NTB menegaskan bahwa karhutla adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak seiring sejalan untuk meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan.
“Kebakaran hutan bukan hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari kita jaga NTB bersama-sama,” tegas Heri.(Red/Rel).