Jakarta, Redaksisatu.Id.batubara — Kanwil Kemenkum Sumut atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menunjukkan keseriusan penuh untuk mendengarkan keluhan warga. Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Utara Ignatius Mangantar Tua Silalahi mengikuti secara langsung acara mingguan bertajuk Pasti Ada Solusi pada hari Jumat, 3 Juli 2026.
Kanwil Kemenkum Sumut mengikuti jalannya pertemuan penting ini secara daring atau lewat jaringan internet dari kawasan Tangerang. Sementara itu, agenda rapat utama berpusat di gedung Graha Pengayoman, Jakarta, yang dipimpin dan diarahkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Program Pasti Ada Solusi ini merupakan sebuah wadah komunikasi dua arah yang sengaja dibuat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Forum interaktif ini berfungsi sebagai tempat resmi bagi masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasi, mengadukan masalah, sekaligus mendapatkan jalan keluar yang cepat atas beraneka ragam persoalan hukum.
Melalui forum Pasti Ada Solusi tersebut, seluruh jajaran pegawai di Kementerian Hukum berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tanggap, serta jujur kepada warga. Langkah ini diambil demi memangkas urusan birokrasi yang rumit agar masyarakat kecil bisa mendapatkan keadilan dengan mudah.
Dalam jalannya rapat mingguan tersebut, Menteri Hukum bersama seluruh anak buahnya membedah beberapa laporan kasus yang masuk dari warga. Masalah yang paling banyak dibahas di antaranya adalah sengketa urusan kenotariatan yang berhubungan erat dengan kasus sengketa tanah, serta usulan mengenai Rancangan Undang-Undang Advokat.
Semua laporan dan keluhan yang masuk dari masyarakat tersebut langsung dicatat dan ditindaklanjuti secara serius oleh petugas. Proses penyelesaian masalah akan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku serta wewenang dari kementerian sebagai bukti nyata peningkatan mutu pelayanan hukum.
Keikutsertaan aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam acara ini menjadi bukti nyata komitmen mereka di daerah. Pihak kanwil berjanji akan terus menyelaraskan program kerja antara pusat di Jakarta dengan daerah di Sumatera Utara agar warga bisa menikmati kepastian hukum tanpa diskriminasi. (F).
Sumber: Humas Kanwil Kemenkum Sumut.