Perkuat Pengawasan Internal, Kementerian Kehutanan Perketat Benteng Pencegahan Kecurangan

Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara — Kementerian Kehutanan mengambil langkah strategis dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mencegah terjadinya praktik kecurangan sejak dini. Langkah ini dijalankan melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Upaya penguatan pengawasan internal tersebut diwujudkan melalui sebuah sesi berbagi bertajuk Penguatan Peran APIP sebagai Lini Ketiga dalam Pengendalian Risiko Kecurangan. Acara penting ini berlangsung secara langsung di Ruang Rapat Pejuang Tangguh, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026.
Pertemuan ini menjadi forum utama untuk menyatukan pandangan sekaligus mempererat kerja sama antara pihak APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat kementerian serta lembaga pusat. Selama ini, kedua lembaga pengawas tersebut memiliki tugas yang berbeda namun sebenarnya saling melengkapi satu sama lain.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, hubungan kerja antara APIP dan APH masih sering menemui berbagai kendala teknis. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah pemeriksaan langsung oleh pihak APH terhadap satuan kerja pemerintah tanpa didahului komunikasi atau koordinasi dengan pihak APIP.
Oleh karena itu, pertemuan ini merumuskan perlunya aturan main kerja sama yang jelas, seimbang, dan tetap menghormati batas wewenang masing-masing instansi. Hal ini penting agar proses pengawasan berjalan efektif tanpa menimbulkan kerancuan di tengah jalan.
Agenda diskusi ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Joko Yunianto, yang hadir mewakili Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah. Sementara itu, jalannya pemaparan materi dan tanya jawab dipandu langsung oleh Inspektur II Itjen Kementerian Kehutanan, Dr. Nur Sumedi, selaku moderator acara.
Sejumlah pakar kompeten turut dihadirkan sebagai narasumber untuk memperkaya wawasan para peserta yang hadir. Perwakilan dari Komite Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yaitu Mardani Rifianto, Desmi Avicena Medina, dan Adam P.W.A. Wibowo, memaparkan standar pengawasan yang ideal.
Selain itu, hadir pula perwakilan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang membagikan pengalaman nyata mengenai praktik kerja sama yang baik antara APIP dan APH. Mereka mengulas secara rinci cara menangani laporan maupun pengaduan masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan secara tepat sasaran.
Para pembicara menegaskan bahwa tugas pokok APIP berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Setiap pengawas internal di kementerian wajib menjalankan fungsi audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Khusus di lingkungan Kementerian Kehutanan, aturan teknis mengenai pengawasan internal tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi pegangan utama bagi para auditor internal dalam memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai jalur hukum.
Secara fungsional, APIP bertugas memberikan jaminan kualitas, menilai risiko, serta mendorong perbaikan sistem kerja di internal instansi pemerintah. Di sisi lain, APH memegang kewenangan penuh untuk menindak secara hukum apabila ditemukan perbuatan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana.
Dengan pembagian tugas tersebut, hasil temuan audit dari APIP tidak serta-merta langsung divonis sebagai tindak pidana. Hasil pengawasan internal ini justru berfungsi sebagai bahan informasi awal yang saling melengkapi demi kelancaran tugas penegakan hukum.
Dalam pembahasan mengenai pengendalian risiko kecurangan atau fraud, peran APIP kini dituntut jauh lebih aktif. Pengawas internal tidak boleh hanya menunggu sampai penyimpangan terjadi, melainkan harus mampu mendeteksi titik lemah sistem dan mencegah potensi kecurangan sebelum merugikan negara.
Peserta rapat juga menyoroti pentingnya keahlian khusus bagi para auditor yang ditugaskan menangani kasus investigasi. Mengingat tidak semua auditor memiliki kemampuan membongkar pola kecurangan yang rumit, peningkatan kemampuan teknis sangat mutlak dibutuhkan tanpa mengorbankan sikap netral dan objektif.
Topik krusial lainnya yang dibahas adalah prosedur penanganan permintaan Audit Tujuan Tertentu (ATT) yang diajukan oleh pihak APH. Setiap pelimpahan atau permintaan audit dari penegak hukum harus ditelaah terlebih dahulu secara cermat sebelum diputuskan menjadi surat tugas resmi bagi tim auditor.
Penelaahan awal ini wajib mempertimbangkan aspek kemandirian tim, kecukupan keahlian auditor, kejelasan bukti awal penyimpangan, serta status hukum perkara tersebut. Langkah penyaringan ini bertujuan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun pemeriksaan ganda pada satu objek yang sama.
Sebagai bahan perbandingan, forum ini turut membedah keberhasilan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga lembaga tersebut telah mengikat kesepakatan resmi sejak tahun 2023 dalam menangani berbagai aduan masyarakat di tingkat pemerintah daerah.
Model koordinasi yang sudah terbukti berjalan baik di daerah tersebut dinilai sangat layak untuk diadaptasi oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Penyesuaian aturan ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah tanpa harus memicu gesekan antarlembaga negara.
Acara diskusi ini diikuti secara antusias oleh para inspektur serta perwakilan pengawas internal dari berbagai kementerian dan lembaga tinggi negara. Peserta yang hadir berasal dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pertanian.
Turut bergabung pula perwakilan dari Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BKKBN, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Itjen Kementerian Kehutanan juga hadir mengawal jalannya acara.
Para peserta secara terbuka membedah beragam hambatan di lapangan, mulai dari perbedaan cara pandang hingga tata cara pertukaran data rahasia. Mereka juga mulai menjajaki pembentukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) baik secara bersama-sama lintas kementerian maupun secara mandiri oleh masing-masing instansi.
Rangkaian kegiatan ini akhirnya ditutup dengan arahan tegas dari Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Konflik Tenurial, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko. Beliau menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, namun tetap menjaga kemandirian masing-masing lembaga pengawas.
Melalui forum strategis ini, Itjen Kementerian Kehutanan berharap tercipta kesamaan cara pandang di antara seluruh pengawas internal pemerintah pusat. Pertemuan ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk mendata kebutuhan lapangan sebagai dasar penyusunan rencana kerja sama yang lebih menyeluruh di masa depan.
Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, mengusulkan penyusunan pedoman standar koordinasi antara APIP dan APH. Rancangan pedoman nasional ini nantinya akan dibahas secara mendalam bersama Dewan Pengurus Nasional AAIPI.
Pembahasan lanjutan tersebut juga menargetkan terwujudnya nota kesepahaman resmi bersama pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi lintas lembaga penegak hukum ini diyakini akan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi.
Ke depannya, organisasi profesi auditor AAIPI diharapkan aktif menjembatani penyusunan acuan kerja sama yang mencakup aspek hukum dan teknis koordinasi di lapangan. Dengan kolaborasi yang terukur dan taat aturan, upaya pencegahan kecurangan diharapkan berjalan maksimal demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berintegritas tinggi. (Red/Rel).

Sumber: Siaran Pers Kementerian Kehutanan Nomor: SP.727/HKLN/11/2026.

Trending Topic

Etnografi Reflektif

Etnografi Budaya Hewan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

[democracy id="2"]

Related news