Tebing Tinggi, Redaksisatu.Id.Batubara — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi. Acara penting ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi, pada Rabu, 18 November 2026.
Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi untuk mempercepat pengintegrasian prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Nilai-nilai kesetaraan tersebut diharapkan masuk secara menyeluruh ke dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.
Dalam arahan resminya di hadapan peserta rapat, Sekda Erwin Suheri Damanik menegaskan bahwa isu kesetaraan gender tidak boleh dipandang sempit sebagai urusan sektoral yang hanya menyangkut perempuan dan anak semata. Pemahaman terhadap konsep ini harus diperluas agar mencakup pemenuhan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Lebih jauh, beliau menjelaskan bahwa esensi dari kesetaraan gender adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas, mendapatkan hak yang sama. Setiap warga berhak memperoleh kesempatan, kemudahan akses, serta kualitas pelayanan publik yang setara dan berkeadilan dari pemerintah.
Atas dasar pemikiran tersebut, Sekda meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih peka memasukkan sudut pandang gender saat merancang berbagai program kerja. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas publik yang ramah dan mudah diakses oleh kelompok rentan, kaum perempuan, serta warga penyandang disabilitas.
Beliau menekankan bahwa penerapan kesetaraan gender wajib diwujudkan melalui langkah kebijakan yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Wujud nyata tersebut harus terlihat mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, penyediaan sarana umum, mutu pelayanan publik, hingga alokasi anggaran daerah yang benar-benar berpihak pada kesetaraan.
Pada kesempatan yang sama, Sekda juga menyoroti secara khusus pentingnya penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Belanja daerah ke depan harus mencerminkan keadilan bagi semua kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Ia mengingatkan dengan tegas kepada setiap kepala OPD agar merancang anggaran belanja berdasarkan kebutuhan riil serta program prioritas yang mendesak. Beliau meminta jajaran birokrasi untuk segera meninggalkan kebiasaan lama mengalokasikan dana daerah pada kegiatan yang bersifat seremonial belaka atau perjalanan dinas yang tidak memberikan hasil terukur.
Sekda menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ia mewanti-wanti agar dokumen kesetaraan gender tidak hanya berakhir menjadi pajangan administrasi atau formalitas acara, melainkan harus melahirkan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Selain perbaikan perencanaan anggaran, Sekda mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah untuk mempererat kerja sama lintas sektoral. Beliau mendorong jajarannya meninggalkan pola kerja birokrasi lama yang terjebak pada rutinitas harian tanpa ada terobosan baru yang berarti.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah yang merata sangat bergantung pada komitmen kuat,keberanian berinovasi, serta keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintahan. Tanpa kerja sama yang solid antarinstansi, target kesejahteraan masyarakat akan sulit dicapai secara maksimal.
Penerapan RAD Kesetaraan Gender ini nantinya diharapkan mampu berjalan beriringan dengan berbagai target pembangunan prioritas pemerintah lainnya. Sinergi program ini diyakini akan mempercepat upaya penurunan angka stunting, mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif bagi semua kalangan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporan penyelenggaraannya memaparkan tujuan utama dari forum koordinasi ini. Ia menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bentuk dukungan nyata daerah terhadap agenda pembangunan nasional.
Di samping menyelaraskan program dengan pemerintah pusat, penyusunan rencana aksi ini juga bertujuan mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi serta misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi. Dengan demikian, seluruh program kerja memiliki arah tujuan yang selaras dan terukur.
Muhammad Hamdani merinci bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tebing Tinggi difokuskan pada empat pilar utama yang saling mendukung. Pilar pertama dan kedua meliputi penguatan regulasi serta kebijakan daerah, diikuti dengan penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Adapun pilar ketiga dan keempat berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di internal pemerintah serta peningkatan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan warga dinilai sangat penting agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Pelaksanaan rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tampak hadir di lokasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta para perwakilan pimpinan OPD lainnya yang siap mengawal implementasi program kesetaraan gender tersebut. (Supriadi Gugun).
Sumber: Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.


