Medan, Redaksisatu.Id.Batubara — Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) resmi disiapkan Pemerintah Kota Medan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat. Stimulus ekonomi ini berlaku penuh bagi warga dengan tagihan pajak di bawah Rp100.000 per tahun mulai tahun 2027 mendatang.
Program keringanan pajak daerah tersebut diproyeksikan menjangkau sebanyak 61.376 objek wajib pajak di seluruh wilayah Kota Medan. Selain menggratiskan tagihan tahun 2027, pemerintah kota juga memberikan potongan harga sebesar 50 persen untuk tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.
Rico Waas menyampaikan langsung kebijakan strategis ini saat memberikan keterangan resmi di Balai Kota Medan pada Kamis (19/11/2026). Ia memastikan bahwa seluruh wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 tidak perlu lagi membayar tagihan PBB pada tahun 2027.
Masyarakat penerima manfaat tidak perlu repot mengurus berkas atau mengajukan permohonan agar mendapatkan fasilitas pembebasan pajak tersebut. Sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan memproses penghapusan tagihan secara otomatis melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) bernominal nol rupiah.
Berdasarkan catatan resmi Bapenda Kota Medan, total nilai pajak daerah yang dibebaskan melalui stimulus ini mencapai angka Rp3,85 miliar. Sasaran utama kebijakan ini adalah warga pemilik rumah tinggal dan lahan berukuran kecil yang rata-rata tagihan pajaknya berada di kisaran Rp63.000 per tahun.
Keringanan tambahan berupa diskon pokok pajak sebesar 50 persen serta penghapusan seluruh sanksi dan denda turut diberikan untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2026 ke bawah. Warga wajib melunasi sisa tunggakan di bawah Rp100.000 tersebut paling lambat pada 31 Desember 2027 agar fasilitas potongan ini berlaku.
Saat mengumumkan kebijakan tersebut, Rico Waas turut didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Erfin Fachrurrazi dan Kepala Bapenda M Agha Novrian. Hadir pula Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kepala Satpol PP M Yunus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rudy Asriandy, serta Kepala Bagian Prokopim Arafat Syam.
Rico menjelaskan bahwa stimulus pajak ini dirancang khusus untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan keringanan biaya hidup. Langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah daerah dalam menjaga agar perputaran roda ekonomi warga tetap stabil.
Meskipun menggulirkan program pajak gratis dan diskon tunggakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi target prioritas utama pemerintah kota. Jajaran Bapenda diinstruksikan untuk memperkuat intensifikasi dan digitalisasi sistem perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan sekaligus menutup celah kebocoran pajak.
Data wilayah menunjukkan bahwa sebaran penerima manfaat terbanyak berada di Kecamatan Medan Labuhan dengan jumlah mencapai 12.829 objek pajak. Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Medan Belawan sebanyak 10.109 objek pajak, lalu diikuti oleh wilayah Kecamatan Medan Tuntungan serta Kecamatan Medan Marelan. (Sc).
Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan

