Bogor, Redaksisatu.Id.batubara — DAS perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan lingkungan, keamanan, hingga hubungan antarnegara. Pengelolaan yang terpadu dinilai menjadi kunci utama menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah.
DAS perbatasan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan Daerah Aliran Sungai di Perbatasan Republik Indonesia yang digelar di Jawa Barat, Kamis (16/04/2026). Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam RI, Dubes Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa wilayah DAS yang melintasi batas negara memiliki karakter strategis. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang baik, potensi konflik bisa muncul.
“Pengelolaan DAS yang terpadu, adil, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, serta kedaulatan wilayah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung konflik sungai lintas negara di dunia, seperti yang terjadi di kawasan Sungai Nil. Contoh tersebut menunjukkan bahwa DAS tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis antarnegara.
Koba menekankan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pengelolaan DAS berjalan efektif dan tetap mengutamakan kepentingan nasional serta hubungan internasional yang harmonis.
Dalam forum yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, mengungkapkan bahwa sejumlah DAS di wilayah perbatasan Indonesia berada dalam kondisi rentan. Selain cenderung kritis, wilayah ini juga rawan aktivitas ilegal lintas batas serta berpotensi memicu konflik sosial dan sengketa lahan.
Ia menilai pendekatan diplomasi dan sosial perlu diutamakan untuk meredam potensi konflik. Di sisi lain, pengawasan harus diperkuat melalui pendekatan keamanan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan.
Narasumber lain dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Arrie Poluzzi, mendorong pemanfaatan forum dialog bilateral dalam pengelolaan DAS lintas negara. Upaya ini dinilai penting untuk menyelaraskan kepentingan antarnegara.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Yunita Chandra, menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia mengusung prinsip pengelolaan “one river, one plan, one integrated management” agar perencanaan DAS lebih menyeluruh.
Hal serupa disampaikan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan, Nurul Iftitah, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP, Henry Erafat. Keduanya menilai perlunya platform koordinasi lintas negara dan penguatan kerja sama bilateral agar pengelolaan DAS berjalan utuh dari hulu hingga hilir.
Kemenko Polkam berharap hasil diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana. Pemerintah menargetkan adanya tindak lanjut konkret berupa kebijakan, penguatan regulasi, serta implementasi program di lapangan. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.