Jakarta, Redaksisatu.Id.batubara – Pemerintah melalui Kemenko Polkam resmi membentuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) guna meningkatkan sistem perlindungan bagi pekerja migran agar lebih cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Deputi Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menyampaikan bahwa pembentukan desk ini bertujuan menghadirkan koordinasi yang lebih responsif antar lembaga dalam menangani berbagai persoalan pekerja migran. Ia menegaskan negara harus hadir sejak tahap sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pekerja kembali ke Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, Desk P2MI 2026 melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga dengan pembagian kerja ke dalam empat subdesk. Subdesk pencegahan difokuskan untuk menutup celah keberangkatan ilegal serta meningkatkan edukasi masyarakat. Subdesk pelindungan menyediakan layanan cepat seperti bantuan hukum dan fasilitas shelter. Subdesk penegakan hukum bertugas menindak pelaku kejahatan, termasuk kasus penipuan berbasis daring. Sementara itu, subdesk komunikasi dan media berperan menangkal informasi hoaks serta memperkuat penyebaran informasi publik.
Sekretaris Jenderal KP2MI, Dwiyono, menilai pembentukan Desk P2MI sebagai langkah strategis untuk mencegah keberangkatan non-prosedural, termasuk pekerja yang terjebak dalam praktik online scam. Ia juga menekankan pentingnya edukasi hingga ke tingkat desa, percepatan Gerakan Nasional Migran Aman, peningkatan kompetensi pekerja migran, serta pengawasan terhadap perusahaan penempatan.
Di sisi lain, Deputi Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran agar tidak kembali berangkat secara ilegal. Ia menawarkan program Perintis Berdaya sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemenko Polkam berharap melalui Desk P2MI, koordinasi lintas sektor semakin solid sehingga perlindungan pekerja migran Indonesia dapat berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang terus berkembang. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.