Jenewa, Redaksisatu.Id.batubara — DJKI dan Hungaria perkuat kerja sama internasional dalam rangka memodernisasi sistem pelindungan hak kekayaan intelektual nasional agar diakui oleh dunia. Pertemuan bilateral tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar bersama perwakilan HIPO di sela Sidang Umum WIPO ke-68 di Jenewa, Swiss, pada hari Jumat, 10 Juli 2026.
DJKI dan Hungaria perkuat kerja sama internasional guna membahas secara mendalam peta jalan strategis menuju International Searching Authority atau ISA. Pihak Hungarian Intellectual Property Office atau HIPO membagikan pengalaman sukses mereka dalam meraih status internasional tersebut dengan menekankan pentingnya peningkatan mutu SDM.
DJKI dan Hungaria perkuat kerja sama internasional agar Indonesia bisa meniru langkah Hungaria dalam menyediakan layanan pemeriksaan dan pencarian paten bagi negara-negara lain. Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa ilmu dari HIPO menjadi referensi yang sangat berharga untuk menaikkan kualitas pelayanan pendaftaran paten di dalam negeri.
Kedua belah pihak juga saling bertukar gagasan mengenai pembenahan aturan hukum serta urusan komersialisasi karya intelektual agar bisa menghasilkan nilai ekonomi. Hermansyah memaparkan bahwa saat ini DJKI tengah melakukan revisi terhadap tiga undang-undang penting yaitu bidang hak cipta, merek dan indikasi geografis, serta desain industri.
Proses perbaikan regulasi hukum tersebut digarap secara serius melalui penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual yang melibatkan total 28 kementerian dan lembaga negara. Pihak Indonesia juga sangat tertarik untuk mempelajari rekam jejak Hungaria yang sukses mengelola komersialisasi produk indikasi geografis dan hasil riset kampus.
Salah satu taktik jitu yang mau ditiru adalah aturan yang mewajibkan pihak universitas mengajukan permohonan hak paten terlebih dahulu sebelum hasil penelitian mereka diterbitkan ke publik. Di akhir acara, Hermansyah mengundang perwakilan HIPO untuk menghadiri forum internasional di Bali pada Oktober mendatang guna membahas tata kelola royalti lintas batas. (Red/Rel).