Gebrakan Terukur Pembangunan Daerah, Kemendagri Sabet Penghargaan Bergengsi Anugerah Hari Statistik Nasional 2026

Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara — Kinerja optimal Kementerian Dalam Negeri dalam mengelola data pembangunan membuahkan hasil manis. Kemendagri sukses meraih penghargaan bergengsi kategori kementerian pada Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026.
Gebrakan terukur pembangunan daerah ini terbukti melalui sinergi kuat pemanfaatan data presisi. Malam penganugerahan megah tersebut bertempat di The Grand Platinum Hotel Jakarta pada Sabtu (26/09/2026) malam.
Penghargaan bergengsi diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Momen penyerahan ini turut didampingi oleh Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Penghargaan tingkat nasional tersebut diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Apresiasi tinggi diberikan atas kontribusi nyata Kemendagri yang menjadikan data statistik sebagai instrumen navigasi pembangunan daerah.
Kolaborasi strategis antara Kemendagri dan BPS telah terwujud dalam penyusunan berbagai kebijakan penting pemerintah. Sinergi ini mencakup program pengendalian inflasi daerah serta pemantauan stabilitas harga komoditas pangan pokok.
Data statistik juga difungsikan sebagai tolok ukur obyektif dalam mengevaluasi efektivitas kinerja pemerintah daerah. Pendekatan berbasis data ini membuat pengawasan wilayah menjadi jauh lebih terukur dan akurat.
Dalam pidato sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran BPS. Lembaga statistik negara tersebut dinilai konsisten mendukung tugas pembinaan serta pengawasan daerah yang dijalankan Kemendagri.
Mendagri menegaskan bahwa data BPS menjadi fondasi utama dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi. Pemanfaatan data akurat membuat pemantauan indikator daerah dapat dieksekusi secara cepat dan presisi.
Mendagri mengungkapkan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan stabilitas ekonomi. Presiden menekankan pentingnya menjaga tingkat inflasi daerah dengan mengandalkan basis data tepercaya dari BPS.
Sebagai bentuk inovasi penanganan harga, Kemendagri mendorong penyusunan instrumen pemantauan mingguan. Hal ini berlandaskan pada dinamika pergerakan harga komoditas pasar daerah yang berubah sangat cepat.
Melalui diskusi mendalam antara Kemendagri dan BPS, lahirlah instrumen Indeks Perkembangan Harga atau IPH. Indikator ini merekam pergerakan komoditas pangan secara realtime yang berdampak langsung pada angka inflasi.
Data IPH dimanfaatkan secara intensif untuk memantau serta mengevaluasi pengendalian inflasi di seluruh wilayah. Pemantauan mencakup kelompok harga bergejolak atau volatile food, harga diatur pemerintah, hingga inflasi inti.
Pemanfaatan data presisi ini juga diterapkan Kemendagri saat mengevaluasi kinerja para Penjabat Kepala Daerah. Penilaian objektif dilakukan berdasarkan capaian riil penanganan inflasi di wilayah masing-masing.
Skema kerja sama berbasis data akurat ini terbukti ampuh menghasilkan formula penanganan masalah yang tepat sasaran. Hasilnya, angka inflasi nasional sukses dijaga stabil pada rentang target 1,5 hingga 3,5 persen.
Ke depan, arahan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemanfaatan data BPS untuk memantau pertumbuhan ekonomi daerah. Kemendagri bersiap mengawal perkembangan ekonomi wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan julukan khusus kepada jajaran BPS sebagai silent warrior. Peran petugas statistik memang jarang terlihat di permukaan, namun menjadi tiang penyangga utama kebijakan negara.
Sinergi pemanfaatan data BPS juga diperluas untuk mempercepat proses verifikasi data pascabencana alam. Langkah ini krusial untuk menangani pemulihan ratusan ribu rumah warga terdampak musibah di Pulau Sumatera.
Kemendagri juga bersiap mengawal pertumbuhan ekonomi dengan menggandeng pemangku kepentingan jasa keuangan. Kolaborasi ini melibatkan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari Dewi.
Perhelatan penganugerahan ini turut dihadiri oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi beserta jajaran pejabat negara. Tampak hadir pula Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian bersama para tamu undangan terkait. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kementerian Dalam Negeri.

Trending Topic

Etnografi Reflektif

Etnografi Budaya Hewan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

[democracy id="2"]

Related news