Manado, Redaksisatu.Id.batubara — Gempa 7,6 magnitudo yang mengguncang Kota Manado, Sulawesi Utara, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto turun langsung meninjau lokasi terdampak pada Jumat (03/04/2026).
Gempa 7,6 magnitudo ini menyebabkan kerusakan bangunan serta menimbulkan korban jiwa. Kepala BNPB memfokuskan kunjungannya ke kawasan Gedung KONI-Hall B dan permukiman warga untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
Di lokasi, Suharyanto berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia mendengarkan kesaksian terkait detik-detik gempa yang memicu kepanikan hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
Selain meninjau kondisi lapangan, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga terdampak, termasuk korban luka akibat gempa.
Usai dari Manado, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Di sana, Suharyanto mendatangi rumah duka korban meninggal dunia untuk memberikan doa serta dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Santunan duka cita juga diserahkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
Dalam keterangannya, Suharyanto menyebut pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi sinergi TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut.
Data BNPB hingga Jumat (03/04/2026) mencatat satu orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi 401 kali gempa susulan setelah gempa utama, meski kekuatannya terus menurun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara direncanakan segera menetapkan status tanggap darurat, mengikuti dua kabupaten yang lebih dulu menetapkannya. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan bencana dan penyaluran bantuan.
Kepala BNPB menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab dalam perbaikan rumah warga serta fasilitas publik, selama status tanggap darurat diberlakukan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, Kementerian Sosial juga telah memantau pemberian santunan kepada ahli waris korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski belum ada laporan pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan terus melakukan asesmen lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dan tidak ada wilayah terdampak yang terlewatkan. (Red/Rel).
Sumber: BNPB RI.