Medan, Redaksisatu.Id.batubara — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera mencopot jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo yang menangani perkara dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Permintaan tegas tersebut disampaikan Hinca saat berada di Pengadilan Negeri Medan pada Senin (30/03/2026). Ia secara langsung meminta agar sejumlah pejabat di lingkungan Kejari Karo, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kasi Intel, hingga jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, segera diganti.
“Saya meminta kepada Jaksa Agung agar mencopot Kajari, Kasi Pidsus, Kasi Intel dan semua yang terlibat termasuk JPU Kejari Karo yang menangani kasus ini,” tegas Hinca.
Hinca menilai penanganan perkara dugaan korupsi tersebut telah menjadi sorotan publik dan dinilai mencoreng nama baik institusi kejaksaan. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Medan bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi III DPR RI.
Dalam keterangannya, Hinca juga menyampaikan bahwa langkah evaluasi dan pencopotan diperlukan untuk menjaga marwah institusi kejaksaan serta memastikan penanganan perkara berjalan lebih objektif dan profesional.
“Karena ini mempermalukan institusi. Institusi kejaksaan ini harus kita jaga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa perkara tersebut telah menjadi perhatian luas publik, sehingga menurutnya sudah tidak tepat lagi jika ditangani oleh struktur yang sama tanpa adanya evaluasi menyeluruh.
“Nah menurut kita karena ini sudah viral dan diketahui publik, sampai Komisi III sudah membahasnya, sebaiknya Jaksa Agung segera mencopot. Ganti, kasih penanganan khusus,” katanya.
Hinca menambahkan bahwa masih banyak jaksa lain yang memiliki integritas dan profesionalitas yang dapat ditugaskan untuk menangani perkara tersebut secara lebih transparan dan akuntabel.
Ia juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus itu dievaluasi secara menyeluruh demi memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ditanya, ya copot. Termasuk semua yang terlibat, tarik saja supaya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Hinca berharap polemik yang muncul dalam penanganan perkara tersebut tidak berlanjut, dan persidangan ke depan dapat berjalan lebih tertib serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya berharap sidang berikutnya sudah tidak ada lagi masalah,” katanya. (Febi).