Batu Bara — Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, eskalasi kebutuhan pangan dan sandang dari pekerja/buruh dipastikan meningkat drastis. Dalam rangka menyikapi kondisi itulah, Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan kepada setiap pengusaha atau perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya atau yang lebih dikenal dengan sebutan THR kepada pekerja/buruhnya sesuai waktu yang ditetapkan.
Guna memastikan bahwa pekerja/buruh benar benar menerima hak THR sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, serta untuk memberikan sanksi kepada para pengusaha atau perusahaan yang secara sengaja dan melawan hukum tidak menyalurkan THR kepada pekerja/buruhnya, Sekretaris DPC K.SPSI Kabupaten Batu Bara Suhairi, S.Sos., S.H., pada Rabu pagi (25/02/2025) dikantornya yang beralamat di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras–memberikan pernyataan kepada pers yang isinya mendesak Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara agar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan THR.
Menurut Suhairi, pembentukan Satgas Pengawasan THR sangat dibutuhkan demi menjamin kepastian hukum, mengingat THR memang sangat diharapkan sekali oleh para pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Suhairi mengingatkan, Pemkab Batu Bara jangan hanya fokus mengurusi proyek proyek infrastruktur saja, tapi persoalan kehidupan pekerja/buruh juga harus menjadi perhatian serius.
Kalau memang Pemerintah Daerah concern dan memiliki empati nyata terhadap kehidupan pekerja/buruh, dalam waktu yang secepatnya tegas Suhairi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara harus sudah membentuk Satgas Pemgawasan THR itu.
“Apakah Bapak Antoni Ritonga bisa melakukan ini semua??? Kita tunggu ya para pekerja/buruh nyalinya”, ucap Suhairi tegas. (OK. Zulfan).