Jakarta, Redaksisatu.id Batubara — Industri kelapa sawit Indonesia kembali menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global. Komoditas strategis ini dinilai tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, penguatan hilirisasi, hingga kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) di Jakarta, Rabu (29/04/2026).
Menurut Dida, industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Kontribusi industri sawit sekitar 3,5 persen terhadap PDB kita. Nilai ekspor tahun 2025 juga mencetak rekor sekitar USD 40 miliar dengan volume 38,84 juta ton atau meningkat 11 persen,” ujarnya.
Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa sawit tidak hanya menjadi komoditas ekspor unggulan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekebun rakyat, terutama melalui perbaikan harga tandan buah segar (TBS).
Pemerintah juga terus meningkatkan pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik melalui program biodiesel. Setelah penerapan B35 pada 2024 dan B40 pada 2025, pemerintah kini mulai mempersiapkan implementasi B50.
Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat hingga Rp48 triliun melalui pengurangan impor bahan bakar minyak.
Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi sawit nasional juga dinilai mampu menjaga stabilitas ekspor di tengah tingginya permintaan global dan harga komoditas yang masih kompetitif di pasar internasional.
Pemerintah turut mendorong hilirisasi industri sawit guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Jika pada 2015 ekspor crude palm oil (CPO) masih mendominasi, kini proporsi ekspor bahan mentah turun drastis menjadi sekitar 8 persen.
Dalam aspek keberlanjutan, implementasi RAN-KSB menjadi dasar penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan minyak goreng dan biodiesel, serta ekspor sawit nasional.
Penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO juga terus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan tata kelola data geospasial.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir agar pelaksanaan program sawit berkelanjutan berjalan lebih efektif.
RAN-KSB diharapkan menjadi payung kebijakan nasional untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, sinkronisasi pusat dan daerah, serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dalam mendukung program di daerah.
“Komitmen kita bersama sangat penting agar sawit tetap menjadi komoditas unggulan dan alat utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Dida.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian, akademisi, perwakilan lembaga terkait, penasihat RAN-KSB, hingga perwakilan UNDP GCP. (Red/Rel).