Pontianak, Redaksisatu.Id.batubara — Karhutla 2026 menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan pentingnya pencegahan dini dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Karhutla menjadi fokus utama dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/04/2026). Apel ini dipimpin langsung oleh Menko Polkam sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau.
Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ia menyebut apel ini sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak.
“Dari Pontianak, kita tegaskan kesiapan menghadapi musim kemarau 2026, mencegah Karhutla sejak dini, dan memperkuat sinergi penanggulangan bencana secara cepat dan terpadu,” ujarnya.
Menko Polkam meminta seluruh kepala daerah di Kalimantan Barat, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota, segera memastikan kesiapan sumber daya. Hal ini mencakup personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga sistem komando lapangan dan posko siaga.
Selain itu, unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, serta relawan diminta meningkatkan patroli terpadu. Verifikasi titik panas harus dilakukan secara cepat, dan setiap potensi kebakaran harus segera ditangani sebelum meluas.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap wilayah strategis, termasuk permukiman, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, serta objek vital lainnya agar tidak terdampak Karhutla.
Tantangan di Kalimantan Barat disebut cukup kompleks. Karakter lahan gambut membuat api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan. Kondisi ini diperparah oleh angin kencang, keterbatasan air, serta sarana pemadaman yang belum merata.
Karena itu, Menko Polkam menegaskan bahwa strategi terbaik adalah pencegahan. Menurutnya, memadamkan api yang sudah besar jauh lebih sulit, mahal, dan berisiko dibandingkan mencegah sejak awal.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian penuh terhadap pengendalian Karhutla. Seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kerja sama untuk menekan kebakaran hingga tingkat minimal, bahkan menuju zero karhutla.
Penegakan hukum juga menjadi sorotan. Menko Polkam menegaskan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditindak tegas karena berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan.
Langkah mitigasi seperti pengelolaan tinggi muka air gambut, optimalisasi embung dan kanal, serta kesiapan operasi lapangan juga ditekankan sebagai bagian penting dalam pencegahan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka bagi daerah yang menetapkan status siaga Karhutla. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan anggaran penanganan Karhutla tetap tersedia penuh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.