Medan, Redaksisatu.Id.batubara — Kunjungan Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan, Rabu (01/04/2026).
Kunjungan Komisi II DPR RI tersebut turut dihadiri Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin Siregar, bersama Gubernur Sumatera Utara, Wakil Menteri Dalam Negeri, jajaran DPR RI, kepala daerah se-Sumut, serta pimpinan BUMD.
Dalam pertemuan ini, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari tata kelola BUMD, penguatan sistem pengawasan, hingga upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Asahan menyampaikan dukungannya terhadap penguatan pengelolaan BUMD agar lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif sangat dibutuhkan untuk mendorong kinerja BUMD yang lebih optimal.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa BUMD memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUMD.
“BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya inovasi dan transformasi digital, khususnya di sektor perbankan seperti PT Bank Sumut, agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi nasional dan global.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan pengawasan terhadap BUMD. Ia menekankan pentingnya pengelolaan profesional yang bebas dari intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Pengawasan yang efektif menjadi kunci agar BUMD tetap sehat secara finansial dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMD agar mampu menghadapi tantangan ke depan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memastikan pengelolaan dan pengawasan BUMD berjalan sesuai regulasi. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan profesionalitas agar BUMD mampu memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.
“Kami ingin memastikan BUMD dikelola dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja serta mencegah penyimpangan,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD, khususnya di Sumatera Utara, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (OK. Zulfan).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Asahan