Jakarta, Redaksisatu.Id.Batubara – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menerima audiensi Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai bersama sejumlah anggota DPD RI untuk membahas penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional serta percepatan pembangunan Papua.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (13/05/2026), dengan fokus pembahasan mengenai stabilitas politik, keamanan nasional, serta pembangunan yang lebih inklusif di wilayah Papua.
Dalam audiensi tersebut, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPD RI atas inisiatif membangun koordinasi bersama pemerintah pusat.
Menurut Djamari Chaniago, DPD RI memiliki posisi penting sebagai penghubung aspirasi daerah dengan pemerintah pusat agar kebijakan nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“DPD RI memiliki posisi strategis sebagai jembatan aspirasi daerah sekaligus mitra pemerintah dalam memastikan kebijakan nasional berjalan efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Menko Polkam.
Ia menegaskan stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus menjaga persatuan bangsa.
Terkait Papua, Menko Polkam menilai pendekatan pembangunan tidak cukup hanya dari sisi keamanan semata. Menurutnya, diperlukan langkah yang lebih menyeluruh melalui pendekatan kesejahteraan, dialog, penghormatan terhadap budaya lokal, percepatan pembangunan, hingga peningkatan pelayanan publik.
“Pemerintah terus berkomitmen menjaga Papua sebagai bagian integral dari NKRI melalui pembangunan yang berpihak pada masyarakat Papua,” tegasnya.
Menko Polkam berharap hasil pertemuan tersebut dapat memperkuat langkah koordinatif antara Kemenko Polkam dan DPD RI dalam mengawal berbagai agenda strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan Papua.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi, komunikasi, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah inilah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri anggota DPD RI, yakni Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A selaku Ketua Komite III, Dr. dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N selaku Ketua Tim RUU Daerah Kepulauan, serta Lis Tabuni.
Sementara dari pihak Kemenko Polkam, turut mendampingi Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus bersama para deputi. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI.