Kalimantan Tengah, Redaksisatu.id.batubara – Penertiban tambang di Kalimantan Tengah semakin diperkuat melalui langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam. Hal ini ditandai dengan kunjungan Panglima TNI Agus Subiyanto yang mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin ke lokasi tambang di Kabupaten Murung Raya, Selasa (07/04/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan di area milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan penguasaan lahan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada Kejaksaan Republik Indonesia, setelah sebelumnya lahan tersebut disita dalam proses hukum terkait dugaan korupsi di sektor pertambangan.
Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak lagi sebatas penertiban administratif, tetapi telah meningkat ke tahap penegakan hukum pidana. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menata pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam secara transparan serta akuntabel.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya ST Burhanuddin, Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, Diaz Hendropriyono, serta Listyo Sigit Prabowo.
Dalam konteks ini, TNI menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam penertiban kawasan hutan.
TNI juga menegaskan kesiapan untuk bersinergi dengan seluruh pihak guna memastikan proses penertiban berjalan aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik ke depan. (Red/Rel).
Sumber: Puspen TNI.