Medan, Redaksisatu.Id.batubara — Pengoptimalan hak pejuang kemerdekaan dan purnawirawan terus dimaksimalkan melalui penyelarasan peran antarinstansi pemerintah di Sumatera Utara. Komitmen tersebut ditegaskan Kapoksahli Pangdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI David Hatigoran Hutagaol saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Instansi di Naggro Hall Hotel Saka, Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal pada Kamis (10/09/2026).
Pengoptimalan hak pejuang ini diusung dalam forum diskusi strategis yang mempertemukan berbagai kementerian, lembaga, serta jajaran pemangku kepentingan daerah. Kehadiran Brigjen David mewakili Pangdam I/BB menjadi wujud nyata pengawasan TNI terhadap terpenuhinya hak-hak tertentu bagi para Veteran Republik Indonesia.
Agenda nasional ini diselenggarakan sebagai fondasi untuk menyeleraskan fungsi serta kewenangan tiap instansi secara efektif. Koordinasi terpadu dipandang penting agar seluruh fasilitas dan jaminan kesejahteraan yang disiapkan negara dapat tersalurkan secara tepat sasaran tanpa kendala birokrasi.
Langkah sinkronisasi ini juga dilandasi perubahan sistem tata kelola administrasi keveteranan terbaru. Penerbitan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 1 Tahun 2026 kini secara resmi melibatkan satuan komando kewilayahan untuk menangani pembinaan data administrasi hingga proses pendaftaran calon veteran.
Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Asep Tardiyana Wachgi memaparkan bahwa para pejuang memiliki ragam hak khusus yang dilindungi hukum. Hak tersebut meliputi alokasi bantuan atau dana sokongan dari pemerintah daerah setempat sesuai regulasi yang berlaku.
Selain bantuan daerah, para veteran berhak memperoleh pemotongan biaya perjalanan moda transportasi darat, laut, maupun udara. Negara juga menjamin perlindungan hukum penuh serta bantuan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola oleh keluarga veteran.
Brigjen Asep menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi yang solid antarinstansi di daerah. Penghargaan terhadap jasa para pejuang kebangsaan merupakan cermin dari kebesaran suatu bangsa dalam merawat sejarah dan menghormati jasa para pahlawan.
Rapat koordinasi ini melibatkan gabungan instansi vital seperti Pemda, PT Taspen, BPJS, serta unsur TNI-Polri dari Kodam, Polda, Lanud, hingga Kodaeral. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi realisasi pemenuhan hak veteran sekaligus merumuskan jalan keluar atas hambatan teknis yang dialami.
Data terkini mencatat jumlah veteran di wilayah Sumatera Utara mencapai kurang lebih 2.240 orang. Melalui forum ini, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian status calon veteran yang sampai saat ini belum menerima tunjangan, dana kehormatan, serta hak-hak khusus lainnya. (F).