Jakarta — Satgas Transisi Energi resmi dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah mempercepat peralihan menuju energi bersih dan terbarukan di Indonesia. Pembentukan satuan tugas ini bertujuan memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Satgas Transisi Energi ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/03/2026).
Dalam keterangannya, Bahlil yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas menjelaskan bahwa pembentukan tim khusus ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat berbagai program energi bersih di Indonesia.
Percepatan transisi energi tersebut meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta program konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Pemerintah menargetkan sejumlah program tersebut dapat terealisasi dalam waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Menurut Bahlil, kebijakan ini tidak hanya mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi negara. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi sektor energi sekaligus mengurangi beban subsidi listrik.
Selain itu, langkah percepatan transisi energi nasional juga dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika harga energi global yang terus berubah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menambahkan bahwa upaya pemerintah ini juga bertujuan menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dari luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa strategi percepatan transisi energi juga mencakup program penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus membantu menstabilkan anggaran negara melalui pengurangan subsidi LPG.
Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah penting untuk mewujudkan sistem energi nasional yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. (Red/Rel).
Sumber: BPMI Setpres.