Tebing Tinggi, Redaksisatu.Id.batubara — Siasati keterbatasan anggaran tahun 2027 tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membangun daerah. Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh pimpinan eksekutif wilayah guna memastikan kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas utama.
Komitmen kuat tersebut disampaikan secara terbuka oleh Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih. Pernyataan ini diutarakan saat ia menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi pada Jumat (11/09/2026).
Agenda krusial dalam rapat wakil rakyat tersebut adalah Pengambilan Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA. Selain itu, rapat juga membahas matang Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS untuk Tahun Anggaran 2027.
Pertemuan penting yang mempertemukan pihak eksekutif dan legislatif ini dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Gedung perwakilan rakyat tersebut berlokasi di kawasan Jalan Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi. Dalam pidato pengantarnya, Iman Irdian Saragih membeberkan proyeksi kondisi keuangan daerah terkini. Ia menyebutkan bahwa alokasi pendapatan dana transfer dari luar daerah diperkirakan bakal mengalami penyusutan.
Penurunan ini terjadi lantaran alokasi transfer dari pemerintah pusat masih menggunakan patokan data keuangan tahun 2026. Hal tersebut disebabkan rincian belanja APBN pusat masih dalam proses pembahasan bersama jajaran DPR RI.
Kondisi yang sama juga terjadi pada pos penerimaan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perhitungan kucuran dana didasarkan pada alokasi tahun lalu yang kemudian dipotong oleh kewajiban kurang bayar pada tahun 2025.
Akibat formulasi kebijakan tersebut, total pendapatan transfer untuk Pemko Tebing Tinggi diprediksi merosot. Tingkat penurunan kas diperkirakan mencapai angka Rp4,09 miliar atau turun sekitar 0,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Wali Kota secara jujur mengakui bahwa penyusutan kas ini tentu akan berimbas pada laju pembangunan fisik dan nonfisik kota. Namun, ia memastikan seluruh program prioritas masyarakat akan tetap berjalan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Guna menutupi celah kekurangan dana pembangunan, pemerintah kota bersama dewan telah merumuskan sejumlah penyesuaian plafon anggaran. Kesepakatan ini dicapai melalui pembahasan yang alot antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Salah satu siasat utama yang disepakati kedua belah pihak adalah menggenjot perolehan Pendapatan Asli Daerah. Target penerimaan kas mandiri wilayah ini dinaikkan secara drastis dari angka Rp137 miliar menjadi Rp160 miliar.
Selain menggenjot sisi pendapatan, pemerintah kota juga melakukan langkah pengetatan efisiensi di pos belanja pegawai. Alokasi untuk keperluan aparatur negara ini berhasil dipangkas dari rencana awal Rp400 miliar menjadi Rp390 miliar.
Meski ada upaya penghematan, anggaran untuk sektor pelayanan publik dan infrastruktur dasar warga jutru ditambah besar-besaran. Pemerintah menaikkan alokasi belanja beras keluarga sejahtera di Dinas Sosial dari Rp798 juta menjadi Rp1,2 miliar.
Sektor pendidikan juga mendapat kucuran perhatian khusus melalui penambahan dana bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi. Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat ini dinaikkan nilainya dari posisi Rp300 juta menjadi Rp450 juta.
Jaminan kesehatan bagi warga masyarakat turut diperkuat oleh pemerintah kota agar layanan medis semakin maksimal. Belanja premi BPJS Kesehatan pada Dinas Kesehatan dinaikkan nominalnya dari Rp19 miliar menjadi Rp20 miliar.
Pemko Tebing Tinggi juga menyesuaikan
ketersediaan anggaran operasional untuk kebutuhan lembaga legislatif daerah. Plafon belanja Sekretariat DPRD disepakati mengalami peningkatan dari nilai semula Rp22 miliar menjadi Rp25 miliar.
Pembenahan infrastruktur permukiman warga juga mengalami lonjakan anggaran yang sangat signifikan di tahun depan. Dana belanja modal peningkatan jalan lingkungan pada Dinas Perkim melonjak tajam dari Rp943 juta menjadi Rp5 miliar.
Fasilitas penerangan jalan umum di berbagai sudut kota juga akan diperbanyak agar kawasan lebih terang dan aman. Anggaran peningkatan lampu jalan pada Dinas Perhubungan
disesuaikan nilainya dari angka Rp872 juta menjadi Rp1,5 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk perbaikan fasilitas umum di bidang perizinan investasi terpadu. Peningkatan sarana gedung Balai Kartini baru pada Dinas PMPTSP mendapat suntikan dana segar dari Rp84 juta menjadi Rp384 juta.
Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh koreksi, masukan, dan persetujuan dari jajaran anggota dewan. Ia memohon maklum jika ada usulan DPRD yang belum terakomodir, murni karena adanya keterbatasan uang kas daerah.
Dokumen KUA dan PPAS 2027 yang telah resmi disahkan ini selanjutnya akan menjadi landasan kerja seluruh dinas. Berkas penting ini bakal digunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2027.
Rapat paripurna daerah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khadaffi Nasution. Sang ketua turut didampingi oleh dua unsur pimpinan dewan lainnya, yakni Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.
Sebelum proses pengesahan dilakukan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil pembahasan dari panitia khusus. Laporan persetujuan tersebut dibacakan secara runtut di podium oleh Wakil Ketua I DPRD Muhammad Ikhwan.
Rangkaian pembahasan teknis urusan keuangan ini sebelumnya telah dirampungkan selama empat hari, tepatnya pada 1 hingga 4 September 2026. Seluruh pihak terkait dilibatkan guna mencari jalan keluar terbaik.
Muhammad Ikhwan menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan telah memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepentingan dan kesejahteraan warga kota selalu menjadi prioritas utama dalam merumuskan setiap angka anggaran.
Puncak acara perhelatan wakil rakyat ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. Penandatanganan dokumen legal tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota dan jajaran Pimpinan DPRD.
Rapat kenegaraan tingkat daerah ini kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pejabat yang hadir. Suasana keakraban tampak menyelimuti akhir pertemuan yang membahas nasib pembangunan kota tersebut.
Turut hadir meramaikan ruangan rapat paripurna antara lain Wakapolres Kompol M. Haris Sihite dan Kasubsi II Intelijen Kejari Tioneni Sigiro. Pabung 0204/DS Mayor Inf. PM. Simanjuntak dan Sekdako Erwin Suheri Damanik juga tampak duduk di bangku tamu.
Jajaran birokrasi pemerintahan mulai dari Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, hingga Lurah juga memadati lokasi acara. Kehadiran para insan pers dan tamu undangan lainnya turut menyemarakkan paripurna penetapan anggaran tersebut. (Supriadi Gugun).
Sumber: Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.