Tag: Pengadilan Tata Usaha Negara

Batu Bara, Redaksisatu.id - Pemberhentian Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara sepihak menjadi sorotan. Penggunaan alasan administratif tanpa proses yang transparan dikhawatirkan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan untuk menyingkirkan anggota BPD yang bersikap kritis terhadap pemerintah desa. Persoalan tersebut disampaikan Ali Usman M. Nas, Ketua BPD Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Ia menilai, pemberhentian anggota BPD harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan karena perbedaan pendapat atau kepentingan pihak tertentu.Menurutnya, BPD memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini bukan bawahan kepala desa, melainkan memiliki fungsi...