Batu Bara, Redaksisatu.id – Pemberhentian Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara sepihak menjadi sorotan. Penggunaan alasan administratif tanpa proses yang transparan dikhawatirkan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan untuk menyingkirkan anggota BPD yang bersikap kritis terhadap pemerintah desa.
Persoalan tersebut disampaikan Ali Usman M. Nas, Ketua BPD Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Ia menilai, pemberhentian anggota BPD harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan karena perbedaan pendapat atau kepentingan pihak tertentu.
Menurutnya, BPD memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini bukan bawahan kepala desa, melainkan memiliki fungsi membahas peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa.
Ketentuan mengenai kedudukan dan pemberhentian anggota BPD telah diatur dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu, setiap pemberhentian harus memiliki alasan dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Alasan Administratif Tidak Boleh Menjadi Alat Penyingkiran
Ali menyoroti penggunaan persoalan administratif, seperti kelengkapan dokumen, ketidakhadiran dalam rapat, hingga keterlambatan laporan, yang berpotensi dijadikan alasan pemberhentian anggota BPD.
Persoalan tersebut dinilai perlu diperiksa secara cermat, terutama apabila baru dipermasalahkan setelah seorang anggota BPD menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus didukung bukti yang jelas, memiliki dasar hukum, serta melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika alasan administratif digunakan untuk menyingkirkan anggota yang berbeda pandangan, tindakan tersebut berpotensi menyimpang dari tujuan penegakan disiplin dan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan.
Tidak Diundang Rapat, Justru Dituding Tidak Aktif
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan tidak dilibatkannya sejumlah anggota BPD dalam rapat maupun pengambilan keputusan pemerintahan desa.
Namun, ketika tidak hadir dalam kegiatan tersebut, anggota yang bersangkutan justru disebut tidak aktif. Bahkan, kondisi itu disebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berita acara mosi tidak percaya.
Situasi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keadilan dalam penilaian kinerja anggota BPD.
Seseorang tidak seharusnya langsung dinilai tidak menjalankan tugas apabila tidak memperoleh undangan atau kesempatan untuk mengikuti kegiatan kelembagaan.
Terlebih, pembahasan kebijakan strategis desa, termasuk peraturan desa dan APBDes, membutuhkan keterlibatan BPD sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
Hak Pembelaan Diri Harus Diberikan
Dalam negara hukum, setiap keputusan administrasi pemerintahan harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kecermatan.
Anggota BPD yang dituduh melakukan pelanggaran semestinya memperoleh penjelasan mengenai tuduhan tersebut, mengetahui bukti yang digunakan, serta diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi atau pembelaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Prinsip audi et alteram partem atau kewajiban mendengarkan kedua belah pihak menjadi salah satu landasan penting dalam proses pengambilan keputusan yang adil.
Oleh karena itu, pemberhentian yang dilakukan tanpa pemeriksaan memadai, tanpa penjelasan mengenai pelanggaran, dan tanpa kesempatan membela diri patut dipertanyakan dari sisi prosedur maupun substansi hukumnya.
Keputusan yang telah ditandatangani pejabat berwenang juga tidak otomatis terbebas dari kemungkinan cacat prosedur atau penyalahgunaan kewenangan.
Anggota BPD Dapat Menempuh Jalur Hukum
Ali menjelaskan bahwa anggota BPD yang merasa dirugikan akibat pemberhentian tanpa dasar dan prosedur yang jelas dapat mempertimbangkan sejumlah langkah hukum.
Pertama, meminta penjelasan tertulis kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberhentian. Permintaan tersebut dapat mencakup dasar hukum, uraian dugaan pelanggaran, bukti pendukung, berita acara pemeriksaan, serta dokumen undangan rapat apabila ketidakhadiran dijadikan alasan pemberhentian.
Kedua, menempuh upaya keberatan administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat atau instansi berwenang, termasuk melalui pemerintah kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Ketiga, apabila sengketa keputusan administrasi tidak terselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, pihak yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan tenggang waktu pengajuan gugatan.
Dalam proses tersebut, sejumlah aspek dapat dipersoalkan, mulai dari dasar penerbitan surat keputusan (SK), ketepatan prosedur pemberhentian, kecermatan pejabat dalam mengambil keputusan, hingga kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Keempat, apabila terdapat dugaan ancaman, intimidasi, atau pencemaran nama baik yang memenuhi unsur tindak pidana, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Namun, pemberhentian secara administratif tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Dugaan pelanggaran pidana harus dinilai berdasarkan unsur dan bukti tersendiri.
BPD Jangan Hanya Menjadi Lembaga Formalitas
Persoalan pemberhentian anggota BPD tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan seseorang. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut keberlangsungan fungsi pengawasan dan demokrasi di tingkat desa.
Jika anggota BPD yang kritis dapat diberhentikan melalui alasan normatif yang tidak transparan, kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan ketakutan bagi anggota lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Akibatnya, BPD berpotensi kehilangan peran sebagai lembaga yang menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.
BPD seharusnya tidak menjadi lembaga formalitas yang hanya menyetujui setiap kebijakan tanpa ruang untuk menyampaikan kritik.
Karena itu, pemerintah daerah, khususnya Bupati melalui perangkat daerah terkait, diharapkan memastikan setiap proses pemberhentian anggota BPD berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun perbedaan pandangan politik di tingkat desa.
Keputusan Pemberhentian Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Pada akhirnya, legalitas pemberhentian Ketua maupun anggota BPD harus dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian serta kesesuaian prosedur yang ditempuh.
Setiap alasan normatif harus dapat dibuktikan. Tuduhan administratif harus didukung dokumen yang sah, sedangkan keputusan pemberhentian harus memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai peraturan yang seharusnya memberikan perlindungan hukum justru digunakan untuk membatasi ruang kritik dan pengawasan di tingkat desa.
Sebab, ketika BPD tidak lagi leluasa menjalankan fungsi pengawasannya, masyarakat berpotensi kehilangan salah satu saluran penting untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketegasan dalam pemerintahan memang diperlukan. Namun, ketegasan harus tetap berjalan bersama keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Oleh: Ali Usman M. Nas (Ketua BPD Desa Sukajaya Kecamatan Tanjung Tiram Batu Bara).