Serdang Bedagai, Redaksisatu.Id.batubara — Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menghadirkan AKSI UNIK atau Akselerasi UMKM Naik Kelas sebagai strategi memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin produktif, mandiri, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Program yang dijalankan melalui Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Serdang Bedagai ini dirancang untuk meningkatkan kualitas usaha secara bertahap. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan jumlah pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan pengelolaan, permodalan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Sergai, Sofyan Suri, S.Sos., M.M., Rabu (11/11/2026), menjelaskan bahwa AKSI UNIK merupakan terobosan dalam membangun sistem pembinaan UMKM yang lebih terarah, terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan.
Menurutnya, program ini disusun agar setiap pelaku usaha mendapatkan pembinaan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi UMKM dapat ditangani melalui pendampingan dan fasilitasi yang tepat.
“Program Akselerasi UMKM Naik Kelas ini merupakan upaya untuk memperkuat peran UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat,” jelas Sofyan.
Pendataan Jadi Fondasi Pembinaan UMKM
Salah satu langkah utama AKSI UNIK adalah memperkuat pendataan UMKM secara menyeluruh. Pendataan dilakukan melalui proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran informasi secara berkala.
Informasi yang dihimpun mencakup identitas pelaku usaha, lokasi, jenis dan skala usaha, legalitas, karakteristik produk, kapasitas produksi, pemasaran, akses pembiayaan, hingga kebutuhan pelatihan dan digitalisasi.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memetakan potensi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi setiap pelaku usaha.
Dengan pemetaan yang lebih akurat, bantuan, pelatihan, dan pendampingan dapat diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing UMKM. Pendekatan ini juga diharapkan mengurangi tumpang tindih program pembinaan antarlembaga.
Empat Tahapan Menuju UMKM Naik Kelas
Dalam pelaksanaannya, AKSI UNIK membagi perkembangan UMKM ke dalam empat kategori, yakni UMKM Pemula, UMKM Berkembang, UMKM Mandiri, dan UMKM Naik Kelas.
Keempat kategori tersebut menjadi acuan untuk menentukan bentuk pembinaan sesuai tingkat perkembangan usaha.
Pada kategori UMKM Pemula, pendampingan difokuskan pada pembentukan dasar usaha. Materinya meliputi pengenalan manajemen, pendataan, pemenuhan legalitas dasar, pengembangan produk, serta kemampuan mengelola kegiatan usaha.
Berikutnya, UMKM Berkembang diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan, dan jaringan pemasaran.
Pada tahap UMKM Mandiri, pembinaan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan produktivitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan dan kemitraan.
Sementara itu, UMKM Naik Kelas menjadi tahapan yang dituju melalui peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Indikator perkembangannya mencakup daya saing, perluasan pasar, peningkatan omzet dan aset, serta kemampuan membuka lapangan kerja.
Melalui pengelompokan ini, pemerintah daerah dapat mengukur perkembangan usaha sekaligus menentukan bentuk pendampingan yang lebih sesuai.
Gandeng Bank Sumut hingga BPJS Ketenagakerjaan
Pemkab Sergai juga memperkuat pelaksanaan AKSI UNIK melalui kerja sama lintas instansi dan lembaga. Kolaborasi ini diperlukan karena pengembangan UMKM mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari permodalan hingga pemasaran dan perlindungan tenaga kerja.
Untuk mendukung akses pembiayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Sergai menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Sumut. Kerja sama tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM memperoleh modal sesuai kebutuhan pengembangan usaha.
Di bidang legalitas, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Fasilitasi ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan legalitas sehingga memiliki peluang lebih besar dalam mengakses program pemerintah, pembiayaan, dan kemitraan.
Pemkab Sergai juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM dan pekerja yang terlibat dalam kegiatan usaha.
Sementara untuk memperluas pemasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai dilibatkan melalui pemanfaatan gerai sebagai tempat pemasaran produk UMKM lokal.
Kerja sama juga dilakukan bersama Ketua Asosiasi UMKM Tugu Juang Perbaungan guna memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan produk unggulan pelaku usaha kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, UMKM diharapkan mendapatkan dukungan yang lebih menyeluruh, baik dalam penguatan usaha maupun perlindungan tenaga kerja.
Perkembangan Usaha Dievaluasi Berkala
Pelaksanaan AKSI UNIK tidak berhenti pada pendataan dan pemberian fasilitas. Pemerintah daerah juga menyiapkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan UMKM setelah memperoleh pembinaan.
Sejumlah indikator yang diperhatikan meliputi legalitas usaha, kapasitas produksi, omzet, aset, akses pasar, pembiayaan, penggunaan teknologi digital, serta penyerapan tenaga kerja.
Hasil evaluasi akan digunakan untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan penanganan.
Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan penyusunan laporan serta rekomendasi kebijakan kepada Bupati Serdang Bedagai. Salah satu rencana yang disiapkan adalah penyusunan Peraturan Bupati sebagai landasan penguatan pelaksanaan program.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas agar pembinaan UMKM berjalan terarah dan berkesinambungan.
Bangun Ekosistem Kewirausahaan Terpadu
Melalui AKSI UNIK, Pemkab Sergai berupaya membangun ekosistem kewirausahaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, asosiasi, dan masyarakat.
Sinergi berbagai pihak dinilai penting untuk menjawab tantangan UMKM, seperti keterbatasan modal, persoalan legalitas, kualitas produk, pemasaran, pengelolaan usaha, hingga kemampuan mengikuti perkembangan teknologi.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah berperan menyiapkan kebijakan, pendataan, pembinaan, dan fasilitasi. Lembaga keuangan mendukung pembiayaan, sedangkan instansi terkait membantu legalitas dan pemasaran.
Di sisi lain, asosiasi dan komunitas UMKM diharapkan dapat memperkuat jaringan usaha serta menjadi ruang berbagi pengalaman antarpelaku usaha.
Program AKSI UNIK diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian Serdang Bedagai melalui peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan pendapatan masyarakat.
Keberhasilan program ini nantinya tidak hanya dilihat dari jumlah UMKM yang terdata atau mengikuti pembinaan. Perubahan nyata pada usaha, seperti peningkatan legalitas, kualitas produk, kapasitas produksi, omzet, akses pasar, dan kemampuan menyerap tenaga kerja, menjadi ukuran penting dalam mewujudkan UMKM yang benar-benar naik kelas. (Rasum).