Tag: revisi UU Tipikor

Jakarta, Redaksisatu.id.batubara - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi, khususnya terkait kerugian negara. KPK menilai, penyesuaian aturan perlu mempertimbangkan perbedaan ketentuan internasional dan karakteristik korupsi di Indonesia. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, terdapat perbedaan penafsiran antara United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)."Memang persyaratan kerugian negara di UNCAC beda tafsir dengan Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor)," kata...