Medan, Redaksisatu.id.batubara – BPBD Sumatera Utara menyiapkan lima langkah strategis untuk mengantisipasi puncak musim hujan pada Oktober-November 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir hingga tanah longsor.
Kepala BPBD Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, mengatakan sejumlah bencana perlu diwaspadai selama periode tersebut. Ancaman itu meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir.
Langkah kesiapsiagaan tersebut mengacu pada prediksi puncak musim hujan dan rekomendasi BMKG Wilayah I Medan untuk menghadapi musim hujan 2026/2027. Tuahta menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Rabu (21/10/2026).
Langkah pertama adalah memastikan informasi cuaca dari BMKG tersampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Posko kesiapsiagaan juga harus tetap aktif agar penanganan darurat dapat segera dilakukan jika terjadi bencana.
Peta Rawan Bencana dan Peralatan Diperiksa
Langkah kedua, BPBD kabupaten dan kota diminta memperbarui data serta peta wilayah rawan bencana. Pemutakhiran ini diperlukan untuk menentukan daerah prioritas penanganan, penempatan personel, distribusi logistik, serta penyediaan jalur dan lokasi evakuasi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan personel dan peralatan operasional, termasuk tenda darurat dan perahu karet. Perlengkapan tersebut dibutuhkan untuk mendukung penyelamatan serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat apabila bencana terjadi.
Infrastruktur dan Pertanian Jadi Prioritas
Langkah ketiga menyasar sektor infrastruktur dan pekerjaan umum. Pemerintah daerah perlu membersihkan drainase perkotaan, melakukan normalisasi sungai atau membangun sodetan sesuai kebutuhan, serta memeriksa kondisi tanggul.
Alat berat seperti ekskavator juga perlu disiagakan di lokasi rawan longsor untuk mendukung penanganan darurat.
Pada sektor pertanian dan pangan, pemerintah daerah didorong menyesuaikan kalender tanam, melindungi sarana irigasi, serta menyiapkan pompa air. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko gagal panen akibat banjir dan genangan.
BPBD menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Setiap dinas dan lembaga terkait perlu menyiapkan langkah sesuai tugas masing-masing.
Kesehatan dan Transportasi Ikut Disiagakan
Langkah keempat mencakup kesiapan sektor kesehatan dan transportasi. Puskesmas serta rumah sakit umum daerah (RSUD) diminta memastikan kesiapan tenaga kesehatan, pelayanan, dan kebutuhan medis.
Kewaspadaan kesehatan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus penyakit yang berkaitan dengan musim hujan, seperti demam berdarah dengue (DBD), diare, dan leptospirosis.
Di sektor transportasi, rambu peringatan perlu dipasang pada jalur yang rawan banjir dan longsor. Informasi tersebut diharapkan membantu pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintasi kawasan berisiko.
Peringatan Dini dan Koordinasi Diperkuat
Langkah kelima adalah memperkuat sistem peringatan dini berbasis masyarakat serta koordinasi antarinstansi. Penyebaran peringatan dapat memanfaatkan pengeras suara rumah ibadah, kentongan, dan sarana komunikasi lain yang tersedia di lingkungan warga.
Sistem tersebut diharapkan membantu masyarakat mengetahui kondisi berbahaya, terutama ketika hujan lebat berlangsung lama atau muncul tanda-tanda peningkatan risiko bencana.
BPBD kabupaten dan kota juga diharapkan melaporkan perkembangan kondisi kebencanaan secara berkala kepada BPBD Provinsi Sumatera Utara. Informasi yang disampaikan mencakup kondisi cuaca, debit air sungai, situasi wilayah rawan, dan potensi kejadian bencana.
Melalui lima langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan Oktober-November 2026. Koordinasi yang baik dan kesiapan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta dampak bencana di Sumatera Utara.(Red/Rel).