Kalimantan Timur — IKLN 2026 menjadi fokus penguatan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam menjaga keamanan laut nasional, khususnya di wilayah strategis ALKI II dan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional Tahun 2026 berdasarkan RPJMN 2025–2029 di Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (25/02/2026).
IKLN atau Indeks Keamanan Laut Nasional disebut sebagai instrumen kebijakan berbasis data. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Brigjen TNI Parwito menjelaskan bahwa IKLN menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, serta mengevaluasi keamanan laut secara objektif dan terukur.
Rapat koordinasi tersebut membahas penguatan enam dimensi IKLN. Dimensi itu meliputi kapasitas patroli dan pemantauan, pengendalian kejahatan laut, pelanggaran hukum, kecelakaan laut, hingga pencemaran laut. Pembahasan menekankan pentingnya pendekatan keamanan laut yang menyeluruh, mulai dari daratan, sungai, pesisir, hingga laut lepas.
IKLN 2026 juga diarahkan pada integrasi data lintas instansi dan pemanfaatan teknologi pemantauan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat pesisir dinilai penting untuk menciptakan sistem keamanan laut yang efektif.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam melakukan kunjungan kerja ke Ditpolairud Polda Kalimantan Timur. Kunjungan ini bertujuan menyinkronkan hasil rapat dengan kondisi lapangan terkait penguatan dimensi IKLN Tahun 2026.
Dalam kunjungan tersebut dibahas pelaksanaan patroli keamanan laut, pemetaan wilayah rawan gangguan dan kecelakaan, penguatan sistem pemantauan terpadu, standardisasi pelaporan insiden, serta manajemen arus kapal di perairan dengan lalu lintas tinggi.
Hasil koordinasi menegaskan bahwa penguatan IKLN di Kalimantan Timur harus mengedepankan patroli berbasis risiko, peningkatan keselamatan pelayaran dan nelayan, serta penegakan hukum berbasis data dan sistem terintegrasi. Koordinasi operasional lintas instansi, termasuk dengan Bakamla dan Basarnas, dinilai krusial agar pengamanan laut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran secara terukur.
Melalui rapat dan kunjungan kerja tersebut, Kemenko Polkam menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun keamanan laut nasional. Dengan integrasi data, dukungan teknologi, riset dan inovasi, serta partisipasi masyarakat pesisir, Kalimantan Timur diharapkan menjadi wilayah percontohan dalam mewujudkan keamanan laut yang tangguh dan berkelanjutan. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI.