Medan — APBD Tanjungbalai menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis antara Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Kamis (26/02/2026).
Pertemuan yang digelar di Hotel Adimulia Medan ini berlangsung dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal. Wali Kota Mahyaruddin hadir bersama Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
APBD Tanjungbalai menjadi pembahasan utama dalam diskusi tersebut. Wali Kota Mahyaruddin menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi keberlanjutan pembangunan kota.
Menurut Mahyaruddin, sejumlah langkah yang telah dilakukan selama masa kepemimpinannya turut dipaparkan, terutama strategi mendorong kemandirian daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat. Ia menekankan pentingnya menjaga pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada percepatan pembangunan.
Dalam pembahasan teknis, sistem dan skema keuangan daerah ke depan menjadi perhatian khusus. Pemerintah Kota Tanjungbalai ingin memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil masyarakat, dan selaras dengan program prioritas pembangunan.
APBD Tanjungbalai juga menghadapi tantangan baru menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Wali Kota menyebut kebijakan tersebut menjadi dorongan bagi daerah untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Mahyaruddin menyampaikan bahwa respons dari Dirjen Keuda sangat positif. Ia memastikan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat untuk mendukung kebutuhan daerah.
Sementara itu, Agus Fatoni menyatakan dukungannya terhadap upaya optimalisasi APBD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ia mendorong pembaruan data sebagai langkah meningkatkan penerimaan dari Dana Alokasi Umum serta penguatan program penurunan stunting melalui optimalisasi posyandu dan sinergi OPD teknis.
Selain itu, optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu opsi strategis, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai kerja sama dengan pihak ketiga dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kemandirian fiskal, serta menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. (OK.Zulfan).
Sumber: Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai.