Toba – Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Silaen menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Toba untuk merumuskan arah pembangunan di tengah tekanan ekonomi daerah. Wakil Bupati Toba menekankan perlunya kerja nyata dan optimalisasi seluruh potensi desa.
Wakil Bupati Toba Provinsi Sumatera Utara, Audi Murphy O. Sitorus, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Toba Tahun 2027 tingkat Kecamatan Silaen, Senin, 2 Maret 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Silaen.
Musrenbang tersebut dibuka resmi oleh Camat Silaen, Lambok Silaen. Hadir dalam kegiatan itu Anggota DPRD Kabupaten Toba Robinson Sibarani dan Joner Sitorus, Kepala BPS Kabupaten Toba Sabar Harianja, pimpinan OPD, unsur Forkopimca, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, BPD, kepala puskesmas, serta kepala sekolah se-Kecamatan Silaen.
Dalam forum itu tercatat sebanyak 114 usulan pembangunan yang merupakan hasil Musrenbang desa. Usulan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD yang hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan kesempatan untuk berkarya dan menunjukkan integritas dalam bekerja.
Ia juga menegaskan agar camat, kepala desa, dan perangkat desa bekerja maksimal serta menikmati proses pengabdian sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, kesempatan yang ada saat ini belum tentu terulang, sehingga harus dimanfaatkan dengan tanggung jawab.
Wakil Bupati mengingatkan bahwa APBDes belum ditetapkan. Karena itu, pemerintah desa diminta mampu membaca isu strategis sebelum menyusun anggaran, terutama di tengah berkurangnya dana desa. Kepala desa diminta tidak menyerah, melainkan menggali dan mengoptimalkan potensi desa sesuai tema Musrenbang tahun ini.
Dalam paparannya, ia menyoroti dampak penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk terhadap perekonomian daerah. Hampir 10 persen PDRB Kabupaten Toba berasal dari perusahaan tersebut. Puluhan ribu warga selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas perusahaan itu.
Sejak operasional berhenti, daya beli masyarakat menurun dan kondisi pasar di Toba ikut melemah. Situasi diperberat dengan dihentikannya lebih dari 4.900 kepesertaan BPJS PBI oleh Kementerian Sosial karena dinilai sudah mampu. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di TPL juga kehilangan penghasilan sehingga kepesertaan BPJS mereka terhenti.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menanggung seluruh beban. Namun, Pemkab Toba juga sedang menghadapi efisiensi anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan. Isu ini dinilai menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan APBDes dan perencanaan pembangunan ke depan.
Selain persoalan ekonomi, Wakil Bupati menyoroti rendahnya indeks pertanaman Kabupaten Toba yang masih berada di angka 1,35. Ia membandingkan dengan daerah lain yang mampu panen beberapa kali dalam setahun. Kondisi ini dinilai harus menjadi evaluasi bersama agar produktivitas pertanian di Silaen meningkat melalui percepatan pola tanam dan optimalisasi lahan.
Setelah sektor pertanian diperkuat, masyarakat diajak mengembangkan potensi unggulan lain seperti tenun khas Silaen dan promosi destinasi wisata, termasuk Monumen D.I. Panjaitan. Promosi yang lebih terarah dan storytelling yang baik diharapkan mampu menarik pengunjung dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
Menutup arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan sampah. Kabupaten Toba saat ini telah memiliki dua bank sampah induk dan akan mendorong pembentukan bank sampah unit di sekolah, tempat ibadah, OPD, kecamatan, dan desa.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja bersama menghadapi tantangan ekonomi dengan semangat kolaborasi dan kebanggaan membangun Kecamatan Silaen. (Red/Rel).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Toba.