Sumatera Utara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara akan dihentikan sementara mulai 9 Maret 2026. Kebijakan ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena masih banyak dapur penyedia layanan yang belum memenuhi persyaratan standar kesehatan.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, di Jakarta, Sabtu (07/03/2026), menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut dilakukan terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Menurutnya, sertifikat tersebut merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap dapur penyedia makanan dalam program MBG untuk menjamin kebersihan serta keamanan pangan bagi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional hingga 7 Maret 2026 pukul 11.00 WIB, tercatat sebanyak 492 dapur SPPG di wilayah Sumatera belum mendaftarkan SLHS.
Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni mencapai 252 dapur MBG yang belum mengurus sertifikat sanitasi tersebut.
Selain Sumatera Utara, beberapa provinsi lain juga memiliki dapur program MBG yang belum melengkapi persyaratan. Lampung tercatat sebanyak 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur.
Sementara itu, dapur program MBG di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan telah memenuhi persyaratan sanitasi yang ditetapkan.
Harjito menegaskan bahwa langkah penghentian sementara ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program MBG agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Seluruh pengelola dapur MBG diwajibkan melakukan pendaftaran serta verifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi melalui dinas kesehatan di daerah masing-masing.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghentikan program MBG secara permanen, melainkan sebagai langkah korektif agar pelayanan makanan kepada masyarakat tetap aman dan sesuai standar.
BGN memberikan kesempatan kepada seluruh pengelola SPPG untuk segera melengkapi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Setelah proses verifikasi selesai dilakukan, dapur yang sebelumnya ditutup sementara dapat kembali beroperasi dan melanjutkan pelayanan.
Pengelola SPPG yang terdampak juga diimbau segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar proses pengurusan SLHS dapat dipercepat.
Selain memperketat standar sanitasi, Badan Gizi Nasional juga menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program MBG kepada masyarakat.
Salah satu kebijakan tersebut adalah kewajiban bagi setiap dapur SPPG untuk mempublikasikan menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Melalui langkah ini, masyarakat khususnya para wali murid dapat mengetahui jenis makanan yang diberikan, kandungan gizi, serta kualitas pelayanan dari dapur MBG.
Untuk mendukung keterbukaan informasi tersebut, setiap dapur MBG diwajibkan memiliki akun media sosial resmi. Melalui akun tersebut, pengelola harus mengunggah foto maupun video menu makanan yang disajikan, lengkap dengan informasi kandungan gizi dan harga makanan.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sonny Sonjaya, mengatakan media sosial akan menjadi sarana komunikasi terbuka antara pengelola dapur MBG dan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat memberikan kritik maupun saran apabila menemukan menu atau pelayanan yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Menurutnya, masyarakat juga tidak dilarang menyampaikan keluhan bahkan memviralkan temuan jika terdapat pelayanan yang kurang baik. Namun ia berharap kritik yang disampaikan tetap bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Badan Gizi Nasional berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah. (Red/Rel).
ini menjadi ajang proyek untuk korupsi. Mending dana utk MBG tsbut di bagikan aja lgsg ke siswa. Atau org tua siswa tsb scara bgilir menyediakan MBG tsbut,,agar perekonomian oeg tua siswa tsb bs mningkat. Jgn yg kaya malah di ksih kesempatan utk korupsi dari dana MBG itu.
Tolong KPK mengusut seluruh dapur mbg, kemungkinan ada penyelewengan dana. Pemerintah pusat Uda berikan dana penuh. Akan tetapi anak anak diberikan makanan tidak layak.
Makanan tidak ada rasa bahkan basi
Porsi TDK sesuai dgn harga yg ditetapkan pemerintah.
Klw saja p Prabowo atau p Gibran dengarkan keluhan anak anak di setiap daerah ngenai mbg
Gak akan sewenang wenang dapur mbg memasak dan gak sewenang wenang ahli gizi berikan makanan ke anak anak.
Ingat yg diberi makan anak generasi bangsa.
Wahai dapur mbg
Yg kalian kasihkan makan itu anak generasi bangsa bukan tuk hewan
Makanannya seperti memberi makan pada hewan.
Kami aja para ortu gak pernah belikan anak kami roti yg 1000 an
Kami ortu semiskin nya kami TDK tega berikan anak kami roti murahan. Dari pada roti yg murahan lebih baik diberi jagung rebus 1 buah jgn 1/3 potongan.
Klw tuk SBG karbohidrat.
Seperti nya dapur mbg tdk tahu kandungan gizi.
Roti itu dari tepung, tepung terlalu banyak di konsumsi jg akibatkan banyak penyakit
Kami SBG ortu membatasi makanan anak dari olahan tepung ini kok mbg kasih makanan olahan tepung.
Ahli gizi nya kemana…makan gaji butakah?
Makanan gizi karbohidrat dari nasi, jagung, kentang, sereal gandum. Ini malah dikasih roti ..olahan tepung.
Kalian aja ogah makan roti yg 1000. Ini kalian kasih ke anak kami. EMG nya anak kami hewan.
Anak kami manusia.
Wahai pemerintah pusat, tolong sidak panitia mbg. Wahai KPK sidak semua panitia mbg.
Tolonglah BPK mengaudit MBG sumut. TGR nya diduga fantastis. 15.000 jd 10.000
Ganti aja mbg jadi sekolah gratis sampai tamat s1
Jangannnn
Tolonglah benar benar dipantau MBG,biar ngk hanya tempat bisnis aja proyek ini,karena kita semua punya anak lho …….