Manila, Redaksisatu.Id.Batubara — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyatakan komitmen penuh pemerintah dalam mencegah serta memberantas kasus kebakaran hutan dan lahan. Pernyataan penting tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi ke-49 ASEAN yang berlangsung di Kota Manila, Filipina, pada Minggu, 15 November 2026.
Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah mengambil sikap tanpa kompromi terhadap korporasi nakal. Perusahaan swasta yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dipastikan tidak akan mendapat toleransi sekecil apa pun dari negara.
Berbagai langkah penegakan hukum yang tegas telah diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap korporasi pelanggar aturan lingkungan tersebut. Tindakan represif yang dijalankan mencakup pencabutan izin konsesi secara resmi hingga memproses hukum perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi dalang utama bencana lingkungan ini.
Lebih lanjut, Presiden merinci langkah konkret aparat penegak hukum dalam menindak perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran lahan. Pemerintah tercatat telah mencabut sebanyak 17 izin konsesi dari perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Selain pencabutan izin, proses investigasi hukum secara mendalam saat ini juga sedang berjalan terhadap puluhan korporasi lainnya. Sebanyak 26 perusahaan kini berada dalam tahap penyelidikan intensif oleh pihak berwenang guna mengumpulkan alat bukti yang kuat.
Tidak berhenti pada tahap penyelidikan, sejumlah korporasi bahkan sudah mulai menghadapi meja hijau akibat perbuatan mereka. Tercatat sudah ada 11 perusahaan yang secara resmi telah didakwa di pengadilan atas keterlibatan dalam kasus kebakaran hutan.
Langkah hukum lanjutan juga telah dipersiapkan oleh aparat penegak hukum terhadap perusahaan-perusahaan lain yang terindikasi bersalah. Sebanyak 23 korporasi tambahan saat ini masuk ke dalam daftar perusahaan yang segera menyusul untuk didakwa dalam waktu dekat.
Secara keseluruhan, akumulasi korporasi yang sedang berada dalam bidikan investigasi kepolisian mencapai ratusan entitas usaha. Ada sekitar 104 perusahaan yang saat ini tengah diselidiki secara menyeluruh oleh jajaran kepolisian Indonesia.
Dalam forum internasional tersebut, Presiden Prabowo turut memaparkan bahwa bencana kebakaran hutan yang melanda sempat berlangsung hampir selama empat bulan. Pemerintah Indonesia telah mengerahkan seluruh daya dan upaya maksimal guna mengendalikan serta memadamkan titik-titik api di lapangan.
Kendati penanganan telah dilakukan secara maksimal, dampak dari bencana kabut asap tersebut sempat melintasi batas teritorial negara. Imbas asap kebakaran hutan itu turut dirasakan oleh warga di negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.
Menghadapi skala bencana yang begitu besar, pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan personel dalam jumlah yang masif ke lokasi titik api. Tercatat ada sebanyak 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan yang diterjunkan langsung ke lapangan untuk berjibaku memadamkan api.
Operasi penanganan bencana kebakaran hutan ini tidak luput dari berbagai tantangan berat serta pengorbanan jiwa yang luar biasa besar. Pemerintah dan rakyat Indonesia harus kehilangan 16 personel pemadam yang gugur saat menjalankan tugas mulia di medan kebakaran.
Selain korban jiwa, sejumlah petugas lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat perjuangan keras memadamkan amukan si jago merah. Kerugian materiil turut dialami oleh negara berupa hilangnya dua unit helikopter yang digunakan dalam operasi pemadaman udara.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya dalam forum tersebut.
Menyikapi pengalaman pahit dari bencana tahun ini, Kepala Negara menekankan perlunya perombakan total dalam strategi penanganan ke depan. Fokus kebijakan tidak boleh lagi hanya bertumpu pada upaya pemadaman dan mitigasi darurat setelah api telanjur membesar.
Pemerintah Indonesia kini sedang merancang perubahan pendekatan yang lebih mendasar dengan memprioritaskan upaya pencegahan secara sistematis. Langkah antisipasi dini dinilai jauh lebih efektif untuk menghentikan ancaman kebakaran hutan sebelum bencana tersebut benar-benar terjadi.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang tersebut, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pembentukan sebuah lembaga baru khusus. Lembaga baru ini nantinya akan didukung dengan berbagai program terstruktur guna memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan pada tahun-tahun mendatang.
Pada penghujung intervensinya, Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas nama pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada warga negara Singapura dan Malaysia yang sempat terdampak oleh kiriman kabut asap kebakaran hutan.
Melalui penjelasan terbuka tersebut, Presiden juga meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia telah bekerja keras mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Pemerintah berjanji akan terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem perlindungan lingkungan demi kebaikan bersama di kawasan Asia Tenggara. (Red/Rel).
BPMI Setpres)
Prabowo Subianto, KTT ASEAN, Kebakaran Hutan, Karhutla, Penegakan Hukum Korporasi, Lingkungan Hidup, Manila Filipina, Asap Lintas Batas, Mitigasi Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup

