Komitmen Rico Waas Perkuat Layanan Kesehatan Puskesmas Tuai Pujian DPRD Medan

Medan, Redaksisatu.Id.Batubara — Komitmen Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam memperkuat mutu layanan kesehatan hingga ke tingkat Puskesmas menuai pujian dari DPRD Kota Medan.Apresiasi tersebut disampaikan secara kompak oleh sejumlah fraksi dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Rapat paripurna yang memiliki agenda penyampaian jawaban fraksi-fraksi terhadap tanggapan Kepala Daerah atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen serta dihadiri oleh Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi yang hadir mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Selain unsur pimpinan dewan dan perwakilan kepala daerah, jalannya rapat paripurna ini turut disaksikan oleh para anggota dewan, jajaran pimpinan perangkat daerah, hingga para camat se-Kota Medan. Seluruh peserta sidang mengikuti penyampaian pandangan fraksi yang menyoroti pembenahan sektor kesehatan masyarakat.
Salah satu pujian disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Muhammad Afri Rizki Lubis.Ia menyambut baik sikap proaktif Wali Kota Medan dalam merespons usulan inisiatif DPRD terkait pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan tersebut.
Fraksi Partai NasDem menilai Pemerintah Kota Medan telah memperlihatkan keseriusan yang luar biasa dalam membenahi sektor kesehatan. Keseriusan itu terlihat nyata melalui berbagai langkah perbaikan fisik maupun layanan di tingkat Puskesmas, serta tekad kuat membangun sistem kesehatan yang mengutamakan upaya pencegahan dan promosi kesehatan.

laya

Dalam pandangannya, Muhammad Afri Rizki Lubis menyatakan bahwa sikap tersebut membuktikan Pemko Medan benar-benar mau menerima masukan dari DPRD sebagai mitra kerja strategis. Hal ini juga menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar warga Kota Medan di bidang kesehatan.
Keseriusan tersebut semakin diperkuat dengan adanya komitmen penyediaan anggaran khusus untuk melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Selain fasilitas, Pemko Medan juga berkomitmen melakukan penambahan tenaga kesehatan melalui skema APBD Tahun Anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Lebih jauh, Fraksi Partai NasDem memandang kehadiran Ranperda Sistem Kesehatan ini sudah sangat mendesak untuk segera disahkan. Regulasi ini nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum yang kuat guna melindungi hak pelayanan kesehatan warga mulai dari tingkat Puskesmas, fasilitas kesehatan rujukan,hingga rumah sakit.
Payung hukum tersebut dinilai sangat krusial untuk mengatasi berbagai kendala lapangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage atau UHC saat ini. Dengan aturan yang jelas,masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan saat membutuhkan pertolongan medis.
Pada kesempatan yang sama, apresiasi disertai catatan membangun juga disampaikan oleh Muslim yang mewakili Fraksi Partai Demokrat. Pihaknya memberikan penghargaan tinggi kepada Wali Kota Medan Rico Waas atas sikap tegasnya dalam menegur pihak rumah sakit yang terbukti lalai menjalankan kewajiban pelayanan.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa penyediaan layanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan kewajiban mutlak yang harus dijamin oleh negara. Pemerintah tidak boleh membiarkan adanya ketimpangan akses kesehatan bagi warga kurang mampu.

laya

Di hadapan seluruh peserta sidang paripurna, Muslim mengingatkan kembali amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1. Aturan dasar negara tersebut menyatakan bahwa setiap orang sejak lahir berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Berdasarkan landasan konstitusi tersebut, ia menegaskan bahwa layanan kesehatan bukanlah sebuah hadiah atau belas kasihan dari pemerintah kepada rakyatnya. Sebaliknya, mendapatkan pelayanan medis yang baik adalah hak mutlak yang melekat pada seluruh warga negara.
Guna mencegah terjadinya kasus penolakan pasien di lapangan, Fraksi Partai Demokrat mendorong Dinas Kesehatan Kota Medan untuk bertindak lebih masif melakukan sosialisasi. Dinas Kesehatan diminta segera memasang spanduk imbauan serta menyebarkan edaran resmi di fasilitas kesehatan.
Spanduk dan edaran resmi tersebut harus memuat daftar kewajiban rumah sakit dalam melayani masyarakat secara terbuka. Langkah antisipatif ini diyakini mampu mencegah kelalaian pihak rumah sakit sebelum kasus penolakan pasien benar-benar terjadi.
Menutup rangkaian sidang paripurna tersebut, seluruh naskah tanggapan resmi dari masing-masing fraksi DPRD Kota Medan diserahkan secara langsung kepada Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi. Dokumen tanggapan tersebut selanjutnya akan dibahas secara mendalam dan dijadikan bahan masukan penting bagi Pemko Medan dalam menyempurnakan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan (Sc).
Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan

Trending Topic

Etnografi Reflektif

Etnografi Budaya Hewan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

[democracy id="2"]

Related news