Bandung Barat, Redaksisatu.Id.Batubara — Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapannya untuk mempercepat pembangunan jalan akses yang menghubungkan kawasan Kota Baru Parahyangan menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Padalarang. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta pemberian dukungan teknis di lapangan.
Kehadiran jalur penghubung baru ini ditargetkan mampu meningkatkan kelancaran perjalanan masyarakat yang hendak menuju stasiun kereta cepat. Selain mempermudah jangkauan, infrastruktur tersebut dirancang guna mengurai kepadatan arus kendaraan yang kerap terjadi di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Komitmen percepatan ini diutarakan langsung oleh Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga,Triono Junoasmono, dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Jumat (13/11).
Dalam keterangannya, Triono mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah berupaya membenahi akses di sekitar stasiun sejak tahun 2023 lalu. Pembenahan yang sudah dikerjakan meliputi perbaikan badan jalan hingga penataan fasilitas trotoar bagi pejalan kaki.
Meski demikian, masih terdapat kendala besar berupa bercampurnya arus kendaraan umum yang sekadar melintas dengan kendaraan pengantar maupun penjemput penumpang kereta cepat. Kondisi lalu lintas yang saling bercampur ini dinilai memicu antrean panjang di sekitar area stasiun.
“Persoalannya adalah mixed traffic. Karena itu, perlu pengaturan akses, termasuk pemisahan area parkir dan drop-off, agar tidak menimbulkan kepadatan,” jelas Triono.
Guna merealisasikan proyek jalan akses tersebut, kolaborasi erat sangat dibutuhkan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pengelola Kota Baru Parahyangan, serta PT Kereta Cepat Indonesia China. Kementerian PU sendiri siap turun tangan membantu perancangan desain jalan, pengaturan lalu lintas, penentuan jalur, hingga mengatasi hambatan teknis di sekitar area Depo Pertamina.
Selain urusan teknis lapangan, Triono menyoroti betapa krusialnya mempercepat proses pembebasan lahan agar jadwal pembangunan fisik tidak molor lagi. Ia menyarankan pembentukan tim kerja khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk membereskan hambatan di lapangan secara tuntas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, memaparkan gambaran teknis jalur penghubung yang akan membentang sejauh 1,2 kilometer dari Kota Baru Parahyangan ke Stasiun Padalarang. Proyek ini juga akan dilengkapi jembatan layang pejalan kaki atau skybridge yang menyambungkan lokasi parkir dan titik penurunan penumpang langsung ke area stasiun.
Melalui rancangan awal tersebut, calon penumpang nantinya memiliki dua pilihan praktis saat tiba di kawasan tersebut. Mereka dapat langsung menuju titik penurunan penumpang di dekat stasiun atau memarkirkan kendaraannya di Kota Baru Parahyangan, lalu menyambung perjalanan menaiki bus pengumpan yang dijadwalkan melintas setiap lima menit sekali.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, menegaskan kesiapan pihaknya mengurus pengadaan tanah pada dua jalur sekaligus. Kedua jalur itu mencakup ruas akses KCIC Padalarang menuju Kota Baru Parahyangan serta ruas Kota Baru Parahyangan menuju Citatah, Padalarang.
Khusus untuk jalur akses menuju stasiun kereta cepat, surat penetapan lokasi telah resmi terbit dengan estimasi kebutuhan anggaran pembebasan lahan mencapai Rp110 miliar. Proses pembebasan tanah akan dikerjakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan dana daerah, sembari berharap bantuan Kementerian PU menjembatani koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional.
Dukungan penuh turut disuarakan oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang mengakui bahwa kondisi jalan yang sempit serta minimnya lahan parkir saat ini cukup menghambat pergerakan penumpang. Ia berharap proyek pembangunan jalan beserta seluruh fasilitas pendukungnya dapat segera terwujud,mengingat kesepakatan awal antara pemerintah provinsi dan pihak Kota Baru Parahyangan telah terjalin sejak Agustus 2025.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, menilai peningkatan aksesibilitas menuju Stasiun Padalarang merupakan kunci utama kelancaran mobilitas warga.Pembenahan jalur ini sangat diperlukan demi mewujudkan perpaduan antarmoda transportasi yang nyaman bagi para pengguna jasa kereta api.
“Oleh karena itu, diperlukan dukungan peningkatan kapasitas dan kualitas akses jalan, pengaturan lalu lintas,serta fasilitas naik turun penumpang agar mobilitas masyarakat dari dan menuju stasiun dapat berlangsung dengan lebih lancar,” jelas Allan.
Merespons berbagai paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak agar rencana peningkatan akses Stasiun Padalarang segera diwujudkan dalam langkah nyata. Masalah kemacetan, sempitnya ruang antar-jemput, dan kurang maksimalnya integrasi transportasi harus segera diselesaikan bersama.
Andi juga meminta adanya pembagian tugas yang jelas serta kepastian jadwal pengerjaan proyek, terutama menyangkut percepatan pembebasan lahan dan penanganan hambatan teknis. Ia turut mengingatkan agar penyediaan kereta pengumpan, sinkronisasi jadwal, sistem tiket terpadu, hingga fasilitas ramah penyandang disabilitas wajib diperhatikan demi pelayanan terbaik.
Melalui kekompakan antara Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, KCIC, dan seluruh pihak terkait, pembangunan jalan akses ini diharapkan segera rampung untuk mempermudah perjalanan masyarakat di kawasan Bandung Raya. (Red/Rel).
Sumber: Kementerian PU

