Bandung, Redaksisatu.Id.batubara — BNPB menjadi sorotan setelah memaparkan strategi komprehensif penanggulangan bencana dalam kuliah umum di hadapan ratusan Perwira Siswa Seskoad. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Gatot Subroto Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (01/04/2026).
BNPB melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, memberikan pembekalan kepada 282 Pasis Dikreg LXVII yang berasal dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, hingga peserta dari negara sahabat. Materi yang disampaikan berfokus pada penguatan sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Dalam paparannya, BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya dilakukan saat darurat, tetapi mencakup seluruh tahapan mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan nasional.
BNPB juga memperkenalkan pengembangan teknologi melalui sistem Multi Hazard Early Warning System (MHEWS). Sistem ini dilengkapi sensor, sirine, serta dashboard pemantauan real-time yang mampu memberikan peringatan dini secara bertahap sebelum evakuasi dilakukan.

Implementasi sistem tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah seperti Bekasi dan Banda Aceh. Sistem ini mampu memantau kondisi air, curah hujan, hingga situasi lapangan secara terintegrasi antarinstansi.
Meski demikian, BNPB menilai keberhasilan teknologi sangat bergantung pada kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi kebencanaan dan simulasi evakuasi terus ditingkatkan agar masyarakat mampu merespons peringatan secara tepat.
Dalam kondisi darurat, BNPB mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari personel, alat berat, kendaraan operasional, hingga dukungan udara berupa helikopter untuk distribusi logistik dan misi kemanusiaan.
BNPB juga mencontohkan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera yang berdampak pada jutaan warga. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi perhatian utama dalam proses pemulihan.
Pada tahap pascabencana, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan secara bertahap untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Selain itu, bantuan berupa Dana Tunggu Hunian dan logistik terus disalurkan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

BNPB juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI, Polri, kementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Bahkan, kerja sama internasional turut dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan.
Untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi, BNPB melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca guna mengurangi intensitas hujan. Selain itu, pembangunan sumur bor dan penanaman pohon dilakukan sebagai langkah mitigasi kekeringan dan bencana lingkungan.
BNPB menegaskan bahwa tantangan utama penanggulangan bencana tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga kesiapan masyarakat serta koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, peningkatan literasi kebencanaan menjadi fokus utama ke depan.
Melalui penguatan teknologi, kolaborasi, dan kesiapsiagaan masyarakat, BNPB berkomitmen meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi bencana demi keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. (Red/Rel).
Sumber: BNPB RI.

